Kadis SDA Didesak Percepat Serap Anggaran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan bertanggung jawab atas rendahnya penyerapan anggaran pembebasan lahan di tahun ini. Dari total anggaran Rp1,83 triliun yang disiapkan untuk dinas itu, baru Rp373,3 miliar yang telah diserap.

“Dia (Teguh) suruh tanggung jawab tanya sama dia. Dia suruh tanggung jawab,” kata Anies di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, kemarin.

Apalagi, tambah Anies, waktu untuk menyerap anggaran tinggal kurang dari dua bulan lagi. Anggaran pembebasan lahan sebesar Rp1,83 triliun itu disiapkan untuk beberapa hal. Pertama, pengadaan lahan waduk/situ/embung sebanyak Rp528,7 miliar. Kedua, untuk perbaik­an kali dan saluran Rp853,3 miliar, dan ketiga, pengadaan lahan untuk tempat peralatan sekitar Rp450 miliar.

Teguh sebelumnya menyatakan pembebasan lahan untuk program normalisasi pada 2019 masih difokuskan di tiga kali, antara lain Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Sunter.

Pembebasan lahan untuk pembangunan waduk difokuskan di lima lokasi, yakni Waduk Rambutan, Waduk Cimanggis, Waduk Brigief, Waduk Lebak Bulus, dan Waduk Marunda.

Rendahnya angka penyerapan Dinas SDA juga dikritik Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, kemarin.

Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Iman Satria menilai lambatnya pembebasan lahan membuat antisipasi banjir belum maksimal. Sebagai penyeimbang, dia meminta agar Pemprov DKI mempercepat pengerukan sungai dan pembersihan saluran air.

“Sudah berapa tahun ini karena masalah pembebasan lahan. Begitu banyak uang yang dianggarkan untuk pembebasan lahan, tetapi tidak ada yang cair sedikit pun,” tutur Iman, kemarin.

Terkait dengan rendahnya penyerapan itu, Teguh beralas­an hal itu disebabkan sulitnya proses pembebasan lahan. Dia mengatakan diperlukan waktu untuk memeriksa kelengkapan administrasi untuk memastikan lahan yang dibebaskan tidak bermasalah.

Lambatnya proses pembebasan lahan ini juga berdampak pada mandeknya proyek normalisasi Kali Ciliwung. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tidak bisa mengajukan anggaran normalisasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2019.

Pasalnya jumlah lahan yang telah bebas dan bisa dinormalisasi belum cukup. Sejauh ini, BBWSCC baru berhasil menormalisasi Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer dari 33 kilometer yang ditargetkan.

Dia mengatakan normalisasi sungai di Jakarta baru bisa dianggarkan paling cepat dalam APBN 2020 dengan catatan Pemprov DKI berhasil membebaskan lahan yang terkait.