Anies Dinilai Beri Harapan Palsu

WALI Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menagih komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah menjanjikan dana hibah sebesar Rp10 miliar untuk pembuatan kolam retensi.

Jika janji itu tak ditepati, ujar Bima, yang rugi ialah warga Jakarta sendiri karena tujuan pembuatan kolam retensi itu membebaskan Ibu Kota dari banjir.

“Di awal tahun, saat musim hujan, Pak Anies datang ke Balai Kota Bogor. Bahkan kita meninjau Bendung Katulampa dan lokasi rencana pembangunan kolam retensi di Cibuluh. Saat itu dia menjanjikan dana hibah. Namun, sampai saat ini memasuki puncak musim hujan dana­nya belum jelas,” ungkap Bima saat membahas normalisasi Ciliwung bersama Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas).

Di hadapan Sekjen Wantanas Mayjen Doni Monardo, Bima merasa telah diberi harapan palsu oleh Anies Baswedan. Padahal, tujuan pembangunan kolam retensi itu ialah untuk kepentingan warga Jakarta sendiri.

Kolam retensi itu seharusnya sudah mulai dibangun tak lama dari kunjungan Anies ke Balai Kota Bogor itu. Tujuannya agar proyek itu rampung sebelum akhir tahun ini ketika musim peng­hujan tiba.

Lokasi proyek pun sudah disiapkan di Cibuluh  di atas lahan seluas 7.000 meter persegi. Pembuatan kolam retensi itu ialah bagian dari program normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang berfungsi sebagai kolam resapan di saat turun hujan.

Berkaca pada persoalan sampah yang memunculkan kerenggangan hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, Bima tak mau hal serupa terjadi di Pemkot Bogor. Pihaknya pun enggan untuk terus menanyakan DKI Jakarta perihal janji dana hibah itu.

“Yang perlu dicermati ialah Jakarta dengan wilayah penyangga (Bogor, Bekasi, Depok) merupakan mitra kerja. Kedudukan kami sama, saling membutuhkan. Nah, sekarang seolah-olah kami (daerah penyangga) yang membutuhkan dan meminta-minta, itu penilaian keliru,” papar Bima.

Gagal bangun
Chusnul Rozaqi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, menjelaskan kolam retensi Cibuluh gagal dibangun tahun ini karena tidak ada kejelasan pencairannya.

Kalaupun cair dalam waktu dekat ini, waktunya sudah tidak cukup lagi untuk membangun.

“Anggaran telat turun dari Pemprov DKI Jakarta, jadi waktu pekerjaan tidak mungkin cukup,” katanya.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya akan kembali berko­ordinasi dengan DKI perihal kemungkinan pelaksanaan di 2019.

Sementara dalam program naturalisasi DAS Ciliwung, Pemkot Bogor bersama Watanas lewat Satuan Tugas (Satgas) Naturalisasi akan melakukan penataan DAS Ciliwung, terutama penanganan sampahnya.

Berdasarkan hasil survei Satgas Naturalisasi Ciliwung, sebanyak 5.652 rumah masih membuang sampah dan kotoran manusia ke Sungai Ciliwung, yang tersebar di empat kecamatan, antara lain di Kecamatan Bogor Timur, sebanyak 1.977 rumah, Bogor Tengah sebanyak 1.491, Bogor Utara sebanyak 1.878), dan Tanahsareal sebanyak 306.