Tolok Ukur Angka Kemiskinan Bisa Diterbitkan Satu Pintu

WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Ramli Muhammad mengatakan data yang dimiliki pemerintah DKI masih tumpang tindih, baik data dari dinas pendidikan, dinas sosial atau lainnya. Oleh karena itu, tolok ukur angka kemiskinan bisa diterbitkan satu pintu.

"Tentang jumlahnya ini. Nanti disinergi semua sehingga ada di dinas sosial. Tetapi belum kelar ini, kalau sudah keluar kita sudah tau. Nah sekarang dari sini datanya lain dari sana datanya lain tentang kemiskinan," katanya di ruangan Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/10).

Dia mengakui memang angka kemiskinan tertinggi masih ditempati wilayah Jakarta Utara. Atas dasar itu, pihaknya akan membangun boarding school untuk masyarakat miskin di wilayah tersebut.

"Jadi rakyat miskin setiap tahun pada setiap pendaftaran murid baru banyak yang tereleminasi untuk masuk sekolah negeri," terangnya.

Dia beranggapan, jika siswa kurang mampu tidak bisa berkompetisi dengan siswa biasa. Pasalnya, mereka terpaksa mencari uang untuk membantu ekonomi keluarganya.

"Waktu belajarnya nggak ada, bukunya pasti nggak ada. Apalagi gizinya juga tidak bisa berimbang. Nah, jika kita bikin boarding school pastinya persyaratan hanya anak miskin bukan persoalan rapornya, bukan," sebutnya.

Ia memastikan keberadaan boarding school untuk menampung anak-anak kurang mampu di wilayah itu. Tolok ukur yang diprioritaskan tentunya masyarakat miskin.

"Kita akan coba nanti, saya sudah berteriak tiga tahun ini tetapi boarding school belum jadi, kita mau coba paksa melalui dinas pendidikan," pungkasnya. (OL-3)