Cerdas Mengoreksi Gagap Membangun

KURANG dari sepekan menjelang satu tahun kepemimpin­annya, Anies Baswedan datang ke Duren Sawit, Jakarta Timur. Di lahan yang akan digunakan untuk membangun Klapa Village, hunian vertikal alias rumah susun, Gubernur DKI Jakarta itu meluncurkan program hunian uang muka nol rupiah.

“Saya gariskan bahwa semua yang menjadi rencana, program, dan janji. Akan kami tunaikan satu per satu. Hari ini janji DP nol rupiah kita tunaikan dan Insyaallah ini menjadi awal bagi tuntasnya masalah perumahan,” tegas Anies.

Warga yang ingin punya hunian bisa mendaftar mulai 1 November. Anies menamai program itu solusi rumah warga (samawa). Samawa berarti harapan, tidak hanya sekadar bentuk bangunan rumah, tetapi menjadi tempat untuk tumbuhnya keluarga yang bahagia.
Saat kampanye 2017, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menjanjikan penyediaan rumah dengan DP Rp0. Bentuknya bisa rumah susun atau rumah tapak. Rumah tapak sulit diwujudkan. “Sulit mencari lahan untuk membangun rumah di Jakarta,” kata Sandiaga berulang kali.

Meski belum terwujud, janji rumah mulai dirintis. Berbeda halnya dengan janji pasangan Anies-Sandi soal pembangunan stadion baru untuk Persija.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Ratiyono, stadion baru itu masih dalam tahap penyempurnaan konsep. “Kita sempurnakan supaya tidak ketinggalan dari stadion lain.”

Sebelumnya, Sandiaga Uno menjanjikan pembangunan stadion akan dimulai Oktober. “Oktober ini kami baru akan memulai proses pematangan perencanaan dan konsep stadion bersama dengan sekretaris daerah. Kapan pembangunan stadion dilakukan belum bisa dipastikan,” tandas Ratiyono.

Koreksi cepat
Bagi Yayat Supriatna, satu tahun memerintah, Anies belum banyak berbuat. “Ia lebih fokus pada kebijakan korektif jika dibanding membangun infrastruktur,” jelas pengamat perkotaan dari Universitas Trisaksi itu.

Pada 16 Oktober nanti, tepat satu tahun Anies memimpin DKI Jakarta. Menurut Yayat, mantan Rektor Universitas Paramadina itu ingin dipandang beda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Anies lebih fokus pada janji kampanyenya untuk mengevaluasi kebijakan pendahulunya.

Salah satunya mencabut izin reklamasi 13 pulau. Keputusan itu diambil Anies dengan sangat cepat. Namun, ada tanda tanya dengan nasib 4 pulau yang sudah telanjut terbangun.  “Menunggu perda, buat saya jadi sebuah tanda tanya. Apakah ini berlanjut atau tidak. Bagi investor, mereka akan berpikir untuk hal-hal yang belum pasti seperti itu,” beber Yayat.

Koreksi lain yang dibuat Anies ialah berupaya mengi­zinkan becak beroperasi di jalan lingungan. “Harusnya, dari sudut pandang sosial, Pemprov DKI memberdayakan pengayuh becak dengan cara lain. Mereka harus naik kelas.”

Banyak kebijakan korektif, tapi tidak dengan pembangunan fisik. Sampai Oktober, realisasi belanja langsung Pemprov DKI baru mencapai 41,7%. Padahal, tahun anggaran tersisa hanya 2,5 bulan lagi. “Tahun ini tidak ada pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBD. Proyek tiga rumah susun sewa dibatalkan,” tandas Yayat. (Ant/J-3)