Kajian Ganjil-Genap Tuntas Akhir Bulan

KEPALA Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat, Dadang Wihana berharap kajian pemberlakuan sistem ganjil-genap bisa tuntas akhir bulan ini. Setelah itu, pemerintah kota akan melakukan diskusi, uji publik, dan evaluasi.

"Kami juga belum bisa memastikan kebijakan ganjil-genap itu untuk roda empat dan dua, atau hanya roda empat. Kita tunggu kajian selesai, tapi yang pasti aturan itu tidak berlaku bagi kendaraan umum," tuturnya, kemarin.

Pemberlakuan nomor kendaraan ganjil-genap di Depok diwacanakan karena Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, selalu macet di akhir pekan. Pada saat itu, mobilitas kendaraan di ruas itu sangat tinggi karena sejumlah aktivitas masyarakat.

Dadang menyebutkan pada setiap Minggu, pagi hingga sore, total jumlah kendaraan yang lewat di jalan itu mencapai 23 ribu unit. Pada hari biasa jumlahnya rata-rata 15 ribu unit.

Pakar transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mengakui jika dilakukan dengan persiapan dan perencanaan yang matang, kebijakan ganjil-genap dampaknya akan sangat baik untuk masyarakat. Jalan raya merupakan kebutuhan untuk menunjang mobilisasi warga.

"Warga memiliki hak untuk bisa menggunakan fasilitas jalan yang baik. Untuk itu, harus ada kebijakan tertentu terhadap keberadaan jalan dan kendaraan karena kapasitas jalan terbatas, sedangkan jumlah kendaraan bermotor terus bertambah," ujarnya.

Namun, ia meminta kebijakan ganjil genap harus disiapkan dengan matang. Salah satunya, Pemkot Depok bisa dan harus belajar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketika kebijakan nomor kendaraan ganjil atau genap diterapkan, Djoko mengingatkan fasilitas pendukung dan infrastrukturnya harus benar-benar siap. Jangan sampai terjadi masalah karena kurangnya fasilitas pendukung sehingga berakibat terganggungnya roda perekonomian warga di jalur tersebut. "Dengan persiapan yang baik, jika ada kekurangan, ada waktu bagi pemkot untuk merencanakan ulang," tandas Djoko.