Laporan Pertanggungjawaban APBD DKI 2017 Diterima Meski Dewan Belum Puas

BADAN Anggaran (Banggar) DPRD DKI akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017. 

Namun, anggota dewan memberi sejumlah kritik dan catatan lantaran tidak puas dengan penjelasan pihak eksekutif atas besarnya anggaran yang tidak terserap dan gagalnya sejumlah lelang.

Total sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) DKI ialah sebesar Rp13,1 triliun. Angka itu berasal dari silpa murni Pemprov DKI sebesar Rp6,6 triliun. Sisanya berasal dari pendapatan yang melebihi target sebesar Rp2,2 triliun dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat Rp4,29 triliun.

Berdasarkan rekap hasil audit terhadap APBD 2017, sisa anggaran terbesar ada pada bidang infrastruktur, yakni sebesar Rp5 triliun. Selain itu, ada pula 41 kegiatan yang gagal lelang dengan total nilai Rp50 miliar. 

Pihak eksekutif beralasan, kegagalan lelang disebabkan oleh adanya pemenang yang ternyata tidak bisa menunjukkan workshop mereka, peserta lelang tidak lolos kualifikasi, harga yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan, serta adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa.

Anggaran terbesar yang tidak terserap ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,7 triliun. Dari total anggaran perubahan sebesar Rp4,87 triliun, total yang terserap hanya Rp3,1 triliun. Namun, anggota dewan tidak mendapat penjelasan perihal sisa anggaran tersebut. Pelaksana tugas Dinas Perumahan Meli Budiastuti tidak hadir dalam rapat.

Selain itu, sisa lebih anggaran juga terdapat pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp700 miliar, pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp363 miliar, Dinas Kehutanan sebesar Rp122 miliar, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp103 miliar, serta Dinas Bina Marga sebesar Rp600 miliar.

Ketua Fraksi Golkar Yudhistira Hermawan mempertanyakan program-program yang tidak tereksekusi dari dinas-dinas tersebut lantaran tidak mendapat penjelasan karena absennya pejabat terkait dalam rapat itu. Dari dinas-dinas yang disorot itu, hanya Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo yang hadir.

"Apa saja program-program dari dinas ini? Apakah program yang gagal dianggarkan kembali di 2018? Jaminan eksekutif bisa terlaksana. Kami sepakati anggaran Rp77,1 triliun ya harus diserap agar memutar roda ekonomi di Jakarta," kata Yudhistira di DPRD DKI Jakarta, Senin (23/7).

Sejumlah anggota dewan lintas fraksi yang hadir pun menilai jawaban dari SKPD tidak cukup memuaskan. Terlebih, jawaban pihak eksekutif terkait gagal lelang rata-rata disebabkan oleh tidak kredibelnya para pemenang lelang.

"Ini sudah menang (lelang) tapi kok enggak bisa dijalankan karena ternyata enggak ada alamat perusahaan dan lain-lain. Harusnya dicek sebelum ikut itu jadi enggak ada gagal lelang," ujar Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi.

Namun, para anggota dewan akhirnya menerima LKPJ tersebut dengan pertimbangan harus segera membahas APBD Perubahan 2018. Sebab tanpa disahkannya Peraturan Daerah tentang LKPJ APBD 2017, mereka tidak bisa membahas APBD-P 2018.

"Ini beberapa catatan diperhatikan, disampaikan ke Pak Gubernur letak persoalannya. Jangan sampai terulang lagi. Partai pendukungnya saja mengoreksi lho. Dengan mengucapkan bismillah, LKPJ saya terima," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi telah dua kali menolak menandatangani LKPJ APBD DKI. Pihak eksekutif diminta menjelaskan lebih lanjut perihal anggaran yang tidak terserap. Gubernur DKI Anies Baswedan pun sempat menuding proses pembahasan LKPJ tersebut dipolitisasi. (OL-3)