Sandiaga: Saya Yakin Gubernur Sebelumnya juga Dilema

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan sejumlah Mantan Gubernur DKI pun sempat menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota. Pasalnya, proyek tersebut dianggap hanya akan menambah kemacetan di Jakarta.

"Saya yakin gubernur-gubernur sebelumnya juga dilema. Kalau enggak salah, Pak Foke sempat menolak, pak Ahok juga menolak. Semua menolak-lah termasuk saya juga karena menambah jalan itu menambah macet," ujar Sandiaga du Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (14/7).

Dia menyebut seharusnya pemerintah membangun transportasi publik. Kendati telah masuk dalam salah satu program strategis nasional, Sandi mengatakan Pemprov DKI akan berupaya memastikan proyek itu tidak menambah kemacetan Ibu Kota.

Sandiaga juga enggan berburuk sangka perihal diambil alihnya proyek pembangunan enam ruas jalan tol ini oleh Pemerintah Pusat hanya dua bulan setelah Anies-Sandi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada DKI.

"Saya sih husnuzon (berprasangka baik) saja, saya pikir ini mungkin pemerintah pusat menganggap proyek yang strategis dan bagus dijalankan secara spartan, secara secepatnya," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui saat masa kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017 menolak meneruskan proyek 6 ruas dalam tol. Namun, dua bulan usai Pilkada, Anies menyebut proyek itu diambil alih oleh pemerintah pusat.

Dia menyebut pengambilan alih oleh pemerintah pusat tersebut melalui Perpres Perubahan Nomor 58 Tahun 2017 pada 15 Juni 2017. Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Enam ruas jalan yang hendak dibangun ialah Kampung Melayu-Kemayoran (9,6 km), Semanan-Sunter lewat Rawabuaya Duri Pulo (22,8 km), Kampung Melayu-Duripulo lewat Tomang (11,4 km), Sunter-Pulogebang lewat Kelapa Gading (10,8 km), Ulujami-Tanah Abang (8,3 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,5 km).

Pembangunan 6 ruas jalan tol dibawahi Jakarta Tollroad yang merupakan konsorsium yang terdiri dari sejumlah BUMN dan BUMD, dengan PT Jaya Real Property Tbk (PJRT) sebagai pemilik saham mayoritas. (OL-3)