Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempelajari kondisi 13 sungai di Jakarta sebagai langkah kebijakan tata kelola air bersih. Hal itu dibahas dalam rapat yang digelar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menggelar rapat pembahasan atas pengelolaan air bersih bersama PAM Jaya, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) unit terkait.
"Dengan adanya blue print tata kelola air maka pengelolaan jadi lebih jelas. Gubernur juga ingin ada keterlibatan publik soal tata kelola air di Jakarta," kata Saefullah, Jumat (29/6).
Saefullah mengatakan rapat ini mengacu pada keinginan gubernur yang menghendaki adanya kebijakan tata kelola air bersih di Jakarta, mulai dari hulu hingga ke hilir. Air sungai diharapkan dapat meningkatkan penyediaan air bersih bagi warga DKI.
Jaringan air
Sementara itu, Direktur Teknik Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya Barce Simarmata mengatakan pihaknya mengupayakan perbaikan sambungan jaringan air bersih ke 30 kampung prioritas akan segera rampung. Salah satunya, jaringan air di Kampung Akuarium yang ditargetkan bisa rampung tahun ini.
“Jaringan pipa ke permukiman Kampung Akuarium sudah hampir selesai. Meteran air bersih juga telah dipasang, tinggal menyelesaikan jaringan pipa ke seluruh wilayah,” ujarnya.?
Tahun ini, pihaknya menargetkan layanan air bersih di 10 kampung prioritas sudah dalam proses perbaikan. "Dan baru Kampung Akuarium yang sudah jadi pada tahun ini,” jelasnya.
Kawasan lainnya yang menjadi prioritas adalah Rusun Penjaringan, Jakarta Utara. Pembangunannya dibiayai dari air PAM Jaya dan sudah selesai Mei lalu.
"Biayanya kurang lebih sebesar Rp1,9 miliar. Itu tercantum dalam RKAP PAM Jaya 2018," tandasnya. (OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved