Renovasi Museum Bahari Terkatung-katung

SETELAH lima bulan insiden kebakaran di Museum Bahari, Penjaringan, Jakarta Utara, bangunan itu hingga kini belum juga direnovasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menginstruksikan museum yang dibangun pada 1652 ini segera direnovasi. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ternyata terken-dala aturan cagar budaya dan pendanaan.

Arkeolog sekaligus pemerhati kawasan Kota Tua, Chandrian Attahiyat, menjelaskan Pemprov DKI mengalami kebimbangan antara mengganti semua bangunan atau hanya merenovasi kawasan yang terbakar. Kebimbangan itu membuat renovasi Museum Bahari sampai saat ini belum jelas.

“Antara mengganti semua bangunan atau merenovasi kawasan yang terbakar. Kalau mengganti akan menjadi masalah ke depannya. Untuk itu DKI tengah memikirkan matang-matang,” kata Chandrian di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain itu, lanjutnya, bila merenovasi bagian yang terbakar saja, tidak ada jaminan bangunan dan fondasi mampu menahan beban konstruksi. Itu akan membuat bangunan bakal roboh di kemudian hari. Sementara itu, bila merenovasi seluruh museum, itu akan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Dua hal inilah yang menjadi lambatnya rencana renovasi Museum Bahari. “Rencananya kita akan rapat lagi dengan ahli ba-ngunan, pasti akan ada opsi tambahan,” ucap Chandrian. Sebelumnya, Anies menegaskan renovasi harus dilakukan cepat. Ia pun berkomitmen untuk membangun sebelum akhir 2018.

Tiga tahap
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pengelola Museum Bahari, Sri Kusumawati, menya-rankan agar renovasi museum dilakukan dalam tiga tahap, yakni penyelamatan aset berharga, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan. Tahap pertama sudah dilakukan, sementara tahap kedua final.

“Kita masih mencari solusi dengan ahli struktur bangun-an. Keputusannya belum final, masih dalam pembahasan,” ucap Sri.

Dari hasil rembuk para ahli, penentuan perencanaan pembangunan juga terbentur masalah teknis. Pada bagian atap terdapat seng yang bila insiden kebakaran terjadi lagi, membuat air akan sulit masuk. Masalah lainnya, kaca museum dilapisi akrilik sehingga nantinya kaca sulit dipecahkan. “Bila terjadi kebakaran lagi, kami khawatir aset tak bisa diselamatkan,” tutur Sri.

Mengenai pendanaan, dana tidak hanya berasal dari APBD DKI, tetapi juga bisa dari APBN dan sponsor. “Biayanya cukup besar karena itu tidak mencukupi bila menggunakan dana APBD,” ucapnya.

Museum Bahari terbakar pada pertengah­an Januari lalu.  Gedung yang parah mengalami kebakaran ialah gedung C yang merupakan koleksi alat-alat navigasi laut, seperti mercusuar, dan miniatur perahu tradisional. (Aya/J-2)