Pemprov Sewa Konsultan Komunikasi

EMPAT badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta secara bersama-sama membiayai sewa konsultan komunikasi untuk menjelaskan program rumah tanpa uang muka atau DP 0 rupiah. Kini para konsultan itu sedang mengikuti seleksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Ada empat BUMD dilibatkan," ujar anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Togar Silaban, kemarin. Keempat BUMD yang dimaksud ialah PT Jakarta Propetindo, Bank DKI, PD Pasar Jaya, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

Menurut Togar, awalnya ada tujuh konsultan komunikasi yang mengikuti seleksi, tapi kini sudah mengerucut menjadi tinggal dua. Pemprov DKI Jakarta membutuhkan konsultan komunikasi agar pesan mengenai program rumah DP 0 rupiah benar-benar dipahami masyarakat. Nantinya tim konsultan akan bekerja selama enam hingga tujuh bulan. "Mereka kan istilahnya menyiapkan bahannya, dikemas sama dia.''

Konsultan komunikasi dibutuhkan karena program pengadaan rumah DP 0 rupiah memang pelik. Di depan jajaran pemprov dan pejabat BUMD dalam rapat pimpinan pada 25 April silam, Gubernur Anies Baswedan pun mengakui hal itu. Ia bahkan mengibaratkan program itu seperti lagu yang syair dan nadanya bagus, tapi tidak diterima dengan baik karena penyanyinya jelek.

Kemarin, Gubernur Anies kembali mengatakan bahwa hingga saat ini rumah DP 0 rupiah belum bisa dijual karena persiapan unit pengelola teknis (UPT) yang berwenang menjual belum rampung. "Kita sedang proses termasuk untuk rekrutmen juga. Maka harapan kita pengelolaannya jadi satu dibentuk UPT. Kini sedang dalam proses jadi satu. UPT-nya siap, orang juga siap," katanya.

Untuk bisa menjual rumah DP 0 rupiah, lanjut Anies, Pemprov DKI perlu membentuk UPT dan menyiapkan skema pembiayaan. Kedua hal itu kemudian dikukuhkan dalam peraturan gubernur (pergub) DKI. Hanya Anies belum tahu apakah pergub itu sudah diundangkan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga mengatakan pihaknya belum siap meluncurkan program rumah DP 0 rupiah kepada masyarakat. Salah satu alasannya ialah konsultan komunikasi belum selesai merancang materi kampanye.

"Saya dan Pak Gubernur tidak akan rilis sebelum modul komunikasinya selesai. Kemarin itu simpang siur luar biasa membingungkan. Kami meminta Kepala Dinas Perumahan beserta BUMD yang ditugaskan di program ini berkoordinasi dengan ahli komunikasi.''

Tidak buru-buru

Awalnya Sandiaga menjanjikan rumah DP 0 rupiah bisa dijual mulai April 2018. Namun, kini dia merasa penjualan tak perlu buru-buru. Dia tak mau program itu disalahartikan oleh masyarakat. "Kami mau secepatnya, tapi kami tunggu, enggak mau buru-buru jadi blunder," ujar Sandi.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, seharusnya program rumah DP 0 rupiah sudah setengah jalan. ''Saya tidak ingin komentar spesifik, tapi kalau perencanaan sudah matang sekarang sudah jalan. Ini sudah penghujung Mei," ucapnya.

Menurut Bestari, paling tidak program itu baru bisa dirasakan masyarakat pada 2019-2020. Sebab, sejumlah tahapan harus dilewati seperti lelang yang rata-rata butuh tiga bulan dan pembangunan yang setidaknya perlu waktu satu tahun. (Aya/X-8)