Muhammadiyah: Kejadian Mako Brimob Tamparan Keras bagi Aparat Keamanan

SEKRETARIS PP Muhamaddiyah, Abdul Mu'ti, menegaskan perlu ada evaluasi terhadap kinerja Polri, Brimob, khususnya penggunaan Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, untuk menahan narapidana.

Pernyataan ini untuk menanggapi kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok yang terjadi sejak Selasa (8/5) hingga Kamis (10/5) pagi ini.

"Kejadian itu merupakan tamparan keras bagi aparatur keamanan, khususnya Brimob yang selama ini dianggap sebagai pasukan elite di jajaran kepolisian. Kapolri harus segera melalukan evaluasi atas kinerja jajarannya, termasuk penggunaan Mako Brimob sebagai tempat penahanan para tersangka tindak pidana," kata Abdul di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, kejadian tersebut sudah seharusnya menjadi peringatan dan pelajaran bagi Indonesia bahwa terorisme masih menjadi ancaman.

Sementara itu, ia menegaskan bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan agama tertentu.

"Terorisme adalah ekspresi perlawanan dari mereka yang merasa diperlakukan tidak adil. Motifnya bisa karena ekonomi, politik, kebudayaan, identitas, dan ideologi baik agama maupun politik," tegasnya.

Abdul juga menuturkan hendaknya Polri mengedepankan investigasi terhadap penyebab kejadian.

Jika memberikan keterangan yang simpang siur, Abdul mengkhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri bisa menurun.

"Jika ternyata ditemukan kesalahan dan keteledoran sudah seharusnya Kapolri memberikan sanksi yang tegas kepada jajarannya. Karena itu tidak seharusnya Polisi langsung menumpahkan tuduhan kepada para tahanan," tukasnya.

Selin itu, usaha pencegahan dan pemberantasan terorisme harus dilaksanakan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak. Polisi sebagai aparatur keamanan bertanggung jawab terhadap penindakan. Sedangkan untuk pencegahan dapat dilakukan oleh elemen masyarakat termasuk organisasi agama, kepemudaan, media massa, dan sebagainya.

"Pendekatannya juga harus menyeluruh, baik ekonomi, politik, pendidikan, olah raga, seni-budaya, agama, dan sebagainya," ujarnya.

Ia pun mengimbau tidak perlu saling menyalahkan dan mengutuk. Semua pihak diharapkan saling bekerja sama.

Meskipun demikian, Presiden bisa memanggil Kapolri untuk memberikan laporan dan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Siapapun yang bersalah harus diberikan sanksi sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Hal demikian agar menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang," tandanya. (OL-1)