Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PD Dharma Jaya belum menerima dana kewajiban pelayanan publik dari Pemprov DKI untuk penyediaan daging ayam murah bersubsidi. Akibatnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu harus berutang Rp80 miliar agar tetap bisa memasok daging ayam bersubsidi.
Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati menuturkan dana PSO tahun 2018 sebesar Rp41 miliar belum cair sejak November 2017. Padahal, perusahaan ini juga tidak mendapat dana penyertaan modal daerah (PMD) dari Pemprov DKI.
"Pokoknya begini, saya berusaha keras cari sana-sini. Sekarang nilai utang sudah sampai Rp80 miliar," kata Marina di Balai Kota, kemarin.
Menurut Marina, para pengusaha daging ayam tidak bisa terus-menerus diutangi olehnya. Apalagi, banyak di antara perusahaan itu masih berskala kecil dan menengah dengan modal yang terbatas.
" Orang mau ngutangin juga limited. Anak-anak sudah dimaki-maki sama supplier, sampai nangis-nangis," ujarnya. Pun demikian, Marina berjanji pihaknya tidak akan berhenti menyetok pasokan daging ayam murah ke pasar-pasar, khususnya untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Dia juga akan berusaha mencari pinjaman dana untuk menjaga ketersediaan stok. "Enggak (menghentikan pasokan) juga, sih. Ya pada teriak saja. Saya usahakan terus cari barang, sampai ada orang yang mau ngutangin lagi," tambah dia.
Serapan kebutuhan daging ayam setiap tanggal 5 hingga sepekan ke depan sebanyak 20 ton per hari. Pada akhir November 2017, PD Dharma Jaya ditetapkan tidak mendapat dana penyertaan modal daerah (PMD) dari APBD 2018. Kala itu Wagub DKI Sandiaga Uno meminta PD Dharma Jaya dan sejumlah BUMD lainnya tidak mendapat PMD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved