Tarif Sewa Rusun KS Tubun Tidak Masuk Akal

TARIF sewa sebesar Rp1,7 juta untuk unit rumah susun (rusun) KS Tubun, Jakarta Barat, dianggap tidak masuk akal. Harga itu dinilai terlalu mahal jika Rusun KS Tubun memang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini harga tidak masuk akal. Jangankan masyarakat yang berpenghasilan Rp4 juta, yang gajinya Rp7 juta saja belum tentu sanggup. Belum lagi ada kewajiban air dan listrik. Bagaimana ini?" kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/3).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) DKI Jakarta sebelumnya menjelaskan, untuk menghuni Rusun KS Tubun masyarakat harus memiliki pendapatan Rp4 juta sampai Rp7 juta. Menurutnya, pendapatan sebesar itu masih tergolong pendapatan rendah.

Terkait itu, Bestari menilai DPR-KP seharusnya juga menjelaskan apakah penghasilan sebesar itu untuk sepasang suami-istri atau masyarakat perorangan.

"Kalau jelas begitu pernyataan politik DPRD bisa bunyi. Kalau Rp4 juta, dari suami istri, belum lagi dipotong kebutuhan makan sehari-hari," imbuh Bestari.

Alasan lokasi pembangunan yang strategis pun ditolak oleh Bestari. Baik itu dekat atau jauh dari lokasi strategis, DPR-KP harus menentukan Rusun KS Tubun diperuntukan masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah.

"Mau dekat kek, mau jauh kek, itu sebetulnya untuk siapa pada akhirnya? untuk segmen masyarakat yang mampu kan? Jadi untuk apa masyarakat Jakarta memberi subsidi kepada orang mampu?" tegasnya. (OL-2)