Silakan Bentuk Supeltas, tapi Gaji Urus Sendiri Ya

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menolak untuk memberikan gaji bagi 500 sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) yang direkrut Polda Metro Jaya. Hal itu dinilai membingungkan karena anggaran dalam APBD tidak dapat dibebani belanja pihak lain.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan perekrutan supeltas menjadi tanggung jawab Ditlantas Polda Metro Jaya termasuk pengawasan dan sistem pengendaliannya.

"Bagaimana kami bisa menggaji, mekanisme penganggarannya bagaimana? Harus ada mekanismenya dulu. Jadi tidak bisa pemerintah yang memberikan gaji karena bukan dari organisasi pemerintah daerah," tegas Sigit saat dihubungi, kemarin.

Menurut Sigit, penganggaran harus sesuai dengan undang-undang pengelolaan keuangan daerah. Supeltas harus melekat pada fungsi dalam tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan menjadi pekerja harian lepas (PLH).

"Kecuali jika masuk ke pos anggaran hibah yang diminta kepolisian ke pemerintah. Masalah itu tidak ada di SKPD," imbuhnya

Menurut Sigit, pemerintah mendukung rencana partisipasi masyarakat yang dicetuskan Polda Metro Jaya, seperti halnya pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dalam Bulan Tertib Trotoar.

"Apa yang dilakukan ini pasti sesuai dengan UU yang ada. Sama seperti kami yang melibatkan dalam Bulan Tertib Trotoar," ungkapnya.

Dia juga berharap gerakan masyarakat ini sebagai bentuk partisipasi yang tidak boleh hanya bertumpu pada imbalan jasa. Partisipasi ini harus dipupuk sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Dirmo, 34, salah satu pengendara mobil di Jakarta, mendukung rencana supeltas. Keberadaan mereka sebagai pembantu tugas polisi harus dipastikan. Mereka tidak boleh melakukan pungutan liar di jalan. "Jangan sampai karena ada sukarelawan, petugasnya malah tidak kerja," cetusnya.

Yakinkan Djarot

Direktur Lalu Lintas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra tetap berkukuh pentingnya supeltas. Untuk itu, ia akan meyakinkan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tentang keefektifan pak ogah di jalanan Ibu Kota.

"Belum ada (jawaban). Makanya saya mau mendatangi beliau memberi penjelasan, mungkin beliau kurang jelas. Kalau dengan sekda kemarin sudah jelas, sama dari dinas perhubungan, mendukung kami dalam rapat itu," kata Halim saat dihubungi, Senin (28/8).

Halim mengatakan, apabila Pemprov DKI benar-benar tidak mau memberi honor kepada supeltas, ia akan berusaha mencari donatur lainnya seperti Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta (Kadinda). Harapannya agar supeltas segera diterjunkan membantu polisi untuk mengurai kemacetan di sejumlah jalanan Jakarta.

"Kan ada Kadin yang bisa. Kita cari lagi usaha-usaha bagaimana sampai bisa membantu ini supeltas, membiayai supeltas," jelas Halim.

Sebagaimana diketahui, lima polres di Jakarta sudah merekrut dan melatih para supeltas. Mereka umumnya ialah pengatur lalu lintas mandiri alias pak ogah. Mereka akan dilengkapi atribut sebagai identitas berupa topi yang dilengkapi nomor dan jaket khusus.

"Ada pengawasan masyarakat, seperti media juga mengawasi karena dia sudah punya nomor di topinya, misal di Jakut 1-90 di nomor ini sudah terdata. Apabila melanggar, kita akan tindak," jelas Halim.

Menurut rencana, program supeltas diluncurkan di Polda Metro Jaya pekan lalu. Namun, itu ditunda sampai ada kesepakatan soal bagaimana memberi honor mereka.

"Kita tunda dulu supaya koordinasi dulu. Dengan Kadin kan kita mau buat MoU, kemudian kita mintakan jawaban dari gubernur sendiri biar sudah pasti baru kita buat launching-nya. Kalau ada kepastian dari gubernur, baru kita pastikan," ujar Halim. (J-3)