Postur APBD-P 2017 DKI Pincang

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti susunan APBD DKI Perubahan 2017 yang lebih banyak digunakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk sektor belanja langsung di nomenklatur pengadaan barang.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai APBD Perubahan 2017 yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tidak menggambarkan keberpihakan kepada masyarakat.

“Jadi saya lihat semangat besar dalam penganggaran pembelian barang ini 100%. Akan tetapi, serapan kegiatan belanja untuk kepentingan warga sangat rendah sekali,” kata Bestari dalam rapat kerja Banggar dengan sejumlah SKPD di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, kemarin.

Menurut Bestari, ketidakselarasan itu harus menjadi catatan khusus bagi eksekutif. Banggar pun akan menyampaikan sorotan tersebut dalam laporan kepada Gubernur DKI Jakarta pada rapat paripurna pengesahan Raperda APBD Perubahan DKI 2017.

Catatan khusus lainnya, sambung dia, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dalam KUPA-PPAS 2017 yang mencapai Rp7 triliun. Dewan menilai hal itu terjadi karena kegagalan SKPD membelanjakan anggaran untuk kegiatan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Jadi tolong, ya, Pak Plh Sekda, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), ini menjadi catatan agar lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Ini bisa menjadi perbaikan dalam peng­anggaran ke depan,” ujarnya.

Dalam menanggapi pernyataan itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syahrul Effendi mengatakan ketidakselarasan belanja tersebut akan menjadi catatan khusus pihaknya dalam evaluasi penganggaran pada tahun berikutnya.

“Untuk realisasi pengadaan barang dan belanja bagi kepentingan masyarakat, akan saya kembalikan langsung kepada SKPD. Ini menjadi bahan masukan yang bagus untuk evaluasi penganggaran APBD pada tahun-tahun mendatang,” kata Syahrul yang juga menjabat sebagai deputi Gubernur DKI bidang Permukiman dan Pengendalian Penduduk.

Lemah koordinasi
Di tempat yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengajak seluruh SKPD agar lebih fokus untuk bersinergi dengan jajar­an legislatif.

Masih rendahnya serapan APBD 2017 pada bulan kedelapan ini, sambung dia, tidak terlepas dari lemahnya kerja sama eksekutif-legislatif. “Karena itu, mari kita kerja bareng. Kerja lebih baik lagi,” ujar Prasetio.

Ia mencontohkan gagalnya serap­an anggaran dalam pembelian lahan untuk ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di tiap kota pada tahun ini. Menurutnya, hal itu seharusnya tak terjadi jika ada koordinasi sejak awal antara eksekutif dan Komisi A DPRD DKI.

Prasetio juga menyayangkan masih adanya usulan anggaran yang kecil untuk program pemberdayaan masyarakat di Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) DKI Jakarta. (J-1)

[email protected]