Jepang Kaji Penurunan Tanah Jakarta

JAKARTA mengalami penurunan permukaan tanah setiap tahun pada kisaran 5-12 sentimeter (cm). Pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya Jepang. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Imam Santoso memaparkan tiga penyebab turunnya permukaan tanah, yaitu beban tanah berle-bihan akibat pembangunan, pemadatan tanah, dan akibat penggunaan air tanah.

Kondisi Jakarta, menurut Imam, lebih disebabkan penggunaan air tanah dan pembangunan berlebihan. Hingga saat ini masih ba-nyak masyarakat Jakarta belum beralih dari penyedotan air tanah ke penggunaan air PAM sehingga berdampak penurunan tanah. “Kita mengajak Jepang bekerja sama mengkaji penurunan tanah Jakarta. Dari kerja sama ini kita bisa menghasilkan aturan-aturan untuk menyetop penurunan tanah. Kami juga melibatkan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Bappenas, serta Pemprov DKI Jakarta,” jelas Imam di Jakarta, Kamis (27/7).

Pihaknya sudah memiliki data penurunan tanah yang terjadi setiap tahun di Jakarta. Catatan itu berasal dari patok penanda yang dipasang di Pluit, Jakarta Utara.
“Kalau tidak disetop, Jakarta tenggelam karena air laut terus masuk. Air naik sampai 12 cm per tahun. Berarti 10 tahun ke depan turun 1,2 meter. Itu 2027. Bayangkan apa yang terjadi pada 2030,” cetusnya. Selain dengan Jepang, pemerin-tah menggandeng negara lain guna menyelesaikan permasalahan penurunan tanah Jakarta yang masuk proyek besar National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Mereka ialah Korea Selatan melalui Korea International Cooperation Agency (Koica) dan Belanda melalui Mi­nistry of Infrastructure and Environment (MIE).

Berpengalaman
Di kesempatan sama, Senior Representative Japan International Cooperation Agency Indonesia Office Tetsuya Harada mengklaim negaranya ikut proyek peng­hen-tian penurunan tanah Jakarta karena sudah berpengalam­an. Menurutnya, kondisi Jakarta saat ini serupa Tokyo sebelum 1970. “Saat itu, salah satu bagian di Tokyo mengalami penurunan tanah sampai lebih dari 4 meter. Namun, sejak saat itu, pemerintah Jepang membuat aturan pengamanan sumber air untuk industri dan aturan tentang penggunaan air tanah. Sejak saat itu, sekitar 1970-an, kami berhasil menyetop penurunan tanah,” papar Harada.

Kerja sama dimulai per September 2017 dengan kontrak selama 3-4 tahun. Jepang akan mengirimkan konsultan ahli ke Jakarta untuk membantu pemerintah mengkaji dan memberikan solusi atas persoalan itu. Nantinya, kajian dari mereka dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pemerintah. (Jes/J-2)