Jembatan Layang Bulak Kapal masih Sebatas Mimpi

KOMISI II DPRD Kota Bekasi menuding pemerintah setempat tidak serius menyediakan lahan untuk pembangunan jembatan layang Bulak Kapal, Bekasi Timur. Rencana sudah bergulir sejak lima tahun lalu, tetapi sampai kini belum terealisasi.

Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Kurniawan, sebetulnya pemerintah sudah siap dengan perencanaan mendetail pembangunan tersebut. Namun, selalu saja terbentur pada penyediaan lahan oleh pemerintah daerah.

Alasannya, lahan yang ditawarkan pemilik terlalu mahal. Pemerintah beranggapan tak masuk akal sehingga tidak menemukan titik temu. Dalam hal penentuan harga, pemerintah menggandeng pihak penilai independen yang menentukan harga tanah.

Jika menemui jalan buntu, jalan terakhir ialah konsinyasi di pengadilan. "Kalau setiap tahun tertunda, tentunya makin lama harga tanah semakin naik," kritik Kurniawan, kemarin (Rabu, 26/7).

Menurut dia, pemerintah bisa mengupayakan pembangunan jembatan layang dengan mengajukan bantuan pembiayaan hibah seperti pembangunan jembatan layang di Rawapanjang dan Cipendawa. Kedua jembatan tersebut dibangun dengan bantuan dana hibah. "Ini soal keseriusan," kata dia.

Sejak 2012 pemerintah setempat merencanakan pembangunan flyover dan underpass Bulak Kapal. Kedua proyek sangat strategis karena pengguna yang mau melintas menuju Jalan Pahlawan dari Jalan Ir H Juanda maupun Jalan HM Joyomartono akan terbebas dari kemacetan.

Masyarakat cenderung frustrasi menghadapi kemacetan di simpang Jalan Pahlawan. Suwanto, warga Perumnas 3, Bekasi Timur, misalnya, setiap pagi dan sore terjebak di sana. Ia mengaku tak bisa lagi menoleransi kemacetan di sana.

Jalan Pahlawan merupakan akses utama menuju wilayah Kabupaten Bekasi maupun kawasan utara. "Volume kendaraan yang mengarah ke Jalan Pahlawan sangat banyak, tapi kapasitas jalan sempit dan bersinggungan dengan pelintasan kereta api," keluh Suwanto.

Ia membayangkan, apabila proyek jalur kereta rel listrik (KRL) Jakarta Kota-Cikarang sudah beroperasi pada Agustus mendatang, kemacetan pun akan semakin parah.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Usman menyatakan pemerintah hanya mampu menganggarkan dana sebesar Rp20 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara itu, kebutuhan di lapangan untuk pembebasan mencapai Rp200 miliar. (Gan/J-2)