Akhirnya,18 Puskesmas Kecamatan di DKI Kelar

PROYEK pembangunan 18 rumah sakit tipe D di sejumlah kecamatan di DKI Jakarta telah diselesaikan. Secara fisik, pembangunan sarana kesehatan sudah rampung. Ada yang telah beroperasi, salah satunya di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Dari pantauan, puskesmas kecamatan empat lantai tersebut ramai dikunjungi pasien dan menerima pelayanan. Di tembok sebelah kanan gedung, terdapat batu peresmian yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama pada April 2015. Salah satu petugas keamanan rumah sakit Andrian mengatakan, sejak diresmikan, rumah sakit tersebut belum pernah mengalami kerusakan.

"Alhamdulillah sejak diresmikan sampai sekarang tidak ada masalah gedung ini. Lift bagus, kaca tidak ada yang pecah. Kalau lampu mati, ya, wajar, putus," ujarnya.

Rumah sakit lainnya ialah di Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Bangunan lima lantai tersebut belum beroperasi memberikan pelayanan kesehatan.

Di halaman depan masih ada material kayu dan puing yang menumpuk dan belum dibersihkan. Petugas keamanan Donny menuturkan fisik bangunan telah rampung sejak beberapa bulan lalu.

"Bangunannya sudah selesai semua. Lift, bahkan pendingin ruangan, sudah dipasang semua. Listrik juga sudah masuk. Tinggal pemasangan beberapa pintu dan finishing akhir saja," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, kemarin (Kamis, 13/7).

Diakuinya, proyek senilai Rp220 miliar tersebut sudah diselesaikan meski mengalami keterlambatan.

Dilaporkan
Sebelumnya Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia melaporkan dugaan korupsi serta penyelewengan anggaran dalam proyek pembangunan 18 puskesmas atau rumah sakit tipe D di Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/7), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Rabu (12/7).

Ketua Nasional Rekan Indonesia Agung Nugroho mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Rekan Indonesia, pengerjaan pembangunan 18 puskesmas yang didanai APBD 2016 sebesar Rp220 miliar tersebut berjalan dengan amburadul dan sarat dengan dugaan terjadinya KKN.

Sebanyak 18 puskesmas itu tersebar di lima wilayah Kota Jakarta. Di antaranya di Sawah Besar, Cempaka Putih, Kemayoran, dan Tanah Abang, Jakarta Pusat; Matraman dan Kramat Jati, Jakarta Timur; serta Cilincing, Koja, dan Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Anda bisa cek, belum semuanya diserahterimakan. Artinya pembangunannya molor," ujarnya.

Menurut Agung, seharusnya jika mengacu PP Nomor 70 Tahun 2012, pejabat PPK dapat memutuskan kontrak sepihak karena setelah diberi perpanjangan 50 hari PT Pembangunan Perumahan (PP) tetap tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

"Kami ingin KPK dan BPK melakukan audit investigasi atas proyek tersebut. Sejumlah bukti sudah kami serahkan," harap Agung saat dihubungi, kemarin.(Ami/Faw/J-3)