Bagi-Bagi Jatah Proyek Infrastruktur masih Marak

SEJUMLAH proyek infrastruktur di Kota Depok diwarnai dengan ‘permainan’ bagi-bagi jatah dari pihak pemkot dan anggota dewan.

Penguasa proyek-proyek dengan nilai total pagu mencapai puluhan miliar rupiah sudah ditunjuk secara langsung oleh Pemkot Depok. Biher Sitorus, kontraktor spesialis barang dan jasa, memaparkan sejumlah dinas di Kota Depok sudah mengatur pengerjaan proyek infrastruktur untuk dibagi-bagikan kepada koleganya.

“Pantas, banyak proyek infrastruktur di Kota Depok cepat rusak karena proyek di bagi-bagi kepada kalangan nonkontraktor,“ kata Biher di Depok, Kamis (4/5).

Modus permainan proyek infrastruktur dilakukan dengan sistem penunjukan langsung (PL). Rata-rata pagu kontrak setiap proyek senilai Rp200. Biher menjelaskan ada tujuh dinas di Kota Depok yang diduga sudah mengatur jatah dewan, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim), Dinas Lingkung-an Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perdagangan, dan Perindustrian (Disindag) Kota Depok.

Salah satu kolega dinas yang mendapatkan jatah, ujarnya, ialah anggota DPRD Kota Depok. “Jatah dewan sudah diploting saat tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Pemkot Depok dengan TPAD Dewan melakukan pembahasan anggaran tahun lalu,“ ujarnya.

“Saya tak pernah mendapat proyek PL atau proyek abadi tanpa lelang tersebut dari dinas penyedia proyek. Alasannya sudah habis,“ kata dia. Untuk bisa mendapatkan proyek PL, lanjutnya, kontraktor harus berkolaborasi dengan cara lobi-lobi kepada pihak anggota dewan dengan memberikan uang pelicin antara 7% dan 20% dari pagu anggaran.

Dalam mengomentari hal ini, mantan anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Murthada Sinuraya, mengungkapkan sudah sejak lama mencium aroma permainan dalam proyek infrastruktur di Depok. Dijelaskannya, sebuah proyek infrastruktur memang berdasar pada pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. “Yang menunjuk kontraktor harusnya dinas terkait. Bukan DPRD,“ katanya.

Dengan pola penunjukan langsung seperti sekarang, menurutnya, timbul kekhawatiran dari perusahaan kontraktor yang tidak memiliki koneksi dengan pihak tertentu di dewan.

Di sisi lain, menurutnya, pejabat pengambil kebijakan di dinas tidak tegas menyikapi masalah tersebut. “Mereka justru kebingungan dengan ulah sebagian pihak anggota DPRD yang selalu meminta jatah dengan alasan aspirasi. Alasan itu menjadi hal yang tidak asing lagi,“ ujarnya.

Ketika dimintai konfirmasi, salah satu dinas yang disebut paling banyak mengerjakan proyek di lingkungan Pemkot Depok membenarkan hal tersebut. “Masalah bagi-bagi proyek penunjukan langsung atau PL kepada DPRD ialah menjaga hubungan yang baik. Saya no comment jika ditanya lebih lanjut,“ kata Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Manto Jorghi. (KG/J-4)