Jangan Asal Rombak Pejabat

PEROMBAKAN satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bergulir kencang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI pascaterpilihnya Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Mohamad Taufik yang merupakan tim sukses Anies-Sandi memastikan bakal ada perombakan sesuai dengan visi misi gubernur/wagub terpilih.

Salah satu posisi strategis yang rawan diganti, kata Wakil Ketua DPRD DKI itu, ialah jabatan wali kota.

Meski menjadi kewenangan Gubernur terpilih DKI, pengamat kebijakan publik Yayat Supriatna meminta perombakan SKPD sebaiknya berkoordinasi juga dengan gubernur petahana.

"Ini bukan soal like or dislike, ya. Jika Anies sudah dilantik, minimal minta masukan ke gubernur sebelumnya," ujarnya.

Hal itu dilakukan agar mengetahui kinerja SKPD yang akan dipilih.

Selama kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, SKPD ditempatkan melalui seleksi terbuka.

Atas bergulirnya perombakan SKPD, menurut Yayat, tidak perlu resah.

Para SKPD tetap fokus menjalankan tugas sampai waktu tersisa di era Ahok.

"Jangan resah soal perombakan. Ini soal kepentingan warga Jakarta," imbuhnya.

Lantas apa tanggapan para wali kota?

Wali Kota Jakpus Mangara Pardede tak ambil pusing. Dia bilang kewenangan pergantian di tangan Gubernur DKI. Ia tidak berpihak kepada siapa pun.

"Enggak ada keberpihakan. Kalau berpihak kan diproses," cetusnya.

Wali Kota Jaksel Tri Kurniadi juga tak terpengaruh oleh isu perombakan.

Dia mempersilakan Taufik menjelaskan lebih lanjut isu tersebut.

"Tanya Pak Taufik, biarin saja diganti. Tanya Pak Gubernur kapan saya diganti. Saya enggak (berpihak). Enggak sama sekali," tegas Tri.

Wali Kota Jaktim Bambang Mursyawardana pun mengatakan hal serupa. Dia lebih memilih loyal sampai masa kepemimpinan Ahok-Djarot berakhir Oktober nanti.

Dia mengaku siap diganti jika memang perlu.

"Saya itu simpel saja. Pak Ahok masih sampai Oktober. Saya akan menyelesaikan tugas Pak Ahok. Mau diganti enggak masalah, besok juga enggak masalah, yang penting saya nothing to lose kerja," tegas Bambang.

Bambang berpesan agar Ahok-Djarot juga bisa tetap menjalankan kewenangan sampai akhir jabatan. (Mal/MTVN/J-2)