Anies-Sandiaga Pertahankan E-budgeting

PASANGAN kepala daerah terpilih DKI Jakarta versi hasil hitung cepat, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, memberi acungan jempol pada sistem ­penganggaran elektronik (e-budgeting) dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI. Pasalnya, sejak 2013, sistem itu terbukti berhasil menangkal mafia APBD.

Saat ditemui di SMA Islam Al Azhar BSD, Tangerang Selatan, Banten, kemarin, Sandiaga mengatakan pihaknya akan meng-adopsi dan mempertahankan sistem yang dibuat Joko Widodo semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Sistem transparansi itu sudah bagus, bahkan harus ditingkatkan kualitasnya. Apa yang sudah dicapai Pak Basuki selama ini, kita harus di atasnya lagi karena ini sudah menjadi tuntutan masyarakat,” ujar Sandiaga.

Sistem e-budgeting sengaja dibuat supaya draf RAPBD terhindar dari praktik mafia anggaran. Sistem itu membuat APBD DKI setiap saat terawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan dari proses penyusunannya.

Saat DKI dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ia menyempurnakan sistem itu dengan menambahkan sistem kata sandi (password) dalam e-budgeting. Bahkan, kata sandi itu dibuat tiga lapis.

“Dengan model begitu, enggak ada lagi yang bisa titip-titip program atau anggaran, semuanya berjalan transparan. Ke depan, akan kita tingkatkan lagi sistem proteksinya,” kata Sandiaga.

Di Balai Kota DKI, Basuki menyebut sistem e-budgeting di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah bersifat pakem. Segala bentuk transaksi keluar-masuk anggaran dengan transparan dapat dilihat di sistem tersebut.

“Kalau enggak ada sistem e-budgeting, rakyat yang susah. Tapi sistem e-budgeting juga engggak ada gunanya kalau takut dengan tekanan,” ucap Ahok.
Dia mencontohkan saat menyusun RAPBD 2016 pada 2015. Saat itu banyak anggaran siluman yang diselipkan dalam RAPBD. Dengan e-budgeting, semua kejanggalan itu terbaca jelas oleh siapa pun. Di situ tinggal menunggu nyali keberanian gubernur menghadapi tekanan dari mafia anggaran.

“Belanja yang Rp12,1 triliun yang ada pengadaan UPS (uninterruptible power supply) itu. Kalau saya takut dipecat, pasti saya ikuti versi mereka,” terang Ahok.

Raih penghargaan

Di kesempatan berbeda, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2017 kemarin, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganugerahkan dua penghargaan kepada Pemprov DKI Jakarta atas kinerja selama ini.

DKI didaulat sebagai provinsi kedua terbaik setelah DI Yogyakarta dalam perencanaan. DKI juga mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan inovasi terbaik.

Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati.

Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan ada tiga tahap yang dilalui sebuah provinsi agar mendapatkan penghargaan. Tahap pertama penilaian ada di faktor rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Kemudian tahap kedua ialah penilaian proses perencanaan tindakan tingkat provinsi.

“Ketiga, dinilai melalui presentasi dan wawancara terhadap provinsi yang masuk nominasi. Nah kalau Jakarta kan kita selalu aspiratif dalam hal ini,” jelasnya. (MTVN/J-1)