Sistem Baru Kalijodo Cegah Preman

PEMPROV DKI Jakarta akan mengubah sistem parkir tepi jalan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo di Jalan Kepanduan II, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi sistem gate. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi praktik pungutan parkir liar yang dilakukan pihak tertentu.

“Minggu ini akan selesai pemasangan gate-nya. Dipasang dua buah, di ujung jalan dari arah Jakarta Barat dan di ujung daerah Jakarta Utara,” ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, di lokasi, Selasa (25/4).

Sistem gate akan menggantikan sistem terminal parkir elektronik (TPE) yang selama ini ternyata tidak efektif. Dengan sistem baru nanti, kendaraan yang melintasi Jalan Kepanduan II untuk masuk ke area RPTRA Kalijodo diberi waktu parkir gratis maksimal 15 menit.

“Selebihnya, mereka baru dikenai tarif resmi. Tarifnya akan dikaji, kemungkinan sama hanya Rp2.000, tapi sistemnya saja yang berubah,” ungkap Sigit.

Selain area parkir yang sudah ada, dishub berencana menyediakan titik parkir baru di kolong Tol Sedyatmo.

Aman dari preman

Soal keamanan di Kalijodo, menurut Sigit, koordinasi dengan Satgas Lintas Jaya akan diadakan. Posko terpadu TNI Polri akan didirikan di sepanjang 300 meter jalan tersebut.

“Akan ada tim Lintas Jaya sembilan personel yang shifting dua kali untuk membantu petugas baik dari dishub maupun Satpol PP,” papar dia.

Hingga pengurus RPTRA resmi dikukuhkan nanti, tim gabungan itu akan berjaga dan menertibkan preman yang diduga beroperasi sebagai juru parkir liar serta pedagang kaki lima (PKL). Sebagai langkah awal, kemarin, tim gabungan melakukan penyisiran. Sebanyak 15 gerobak milik PKL diangkut petugas. Namun, juru parkir liar tidak ditemukan.

Sigit mengatakan, berdasarkan pemantauan dishub, juru parkir liar yang mencoba menduduki lahan di Kalijodo ialah anak buah Daeng Aziz dan Daeng Jamal.

Dalam menyikapi hal itu, Jamaludin yang akrab disebut sebagai Daeng Jamal menilai rencana baru pemprov itu percuma. Pria yang mengaku sebagai kepala pengamanan RPTRA itu mengatakan dishub dan Satpol PP akan kewalahan menjaga Kalijodo jika tidak melibatkan warga. “Yang tahu titik rawan kan orang wilayah. Makanya pemprov baiknya bisa melibatkan penduduk sekitar,” kata dia.

Menurut Jamal, selama ini pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan penjagaan. “Ada tiga pos penjagaan 24 jam di situ. Selebihnya di titik keramaian kayak di aula, skate board, terutama Sabtu dan Minggu,” ujarnya.

Sementara itu, Daeng Aziz yang ditemui Media Indonesia di acara syukuran kemenangan Anies-Sandi di kawasan Teluk Gong pada Senin (24/4), enggan berkomentar.

Menurut dishub, sistem parkir baru justru akan melibatkan pihak juru parkir liar. “Mereka akan diseleksi. Kalau kemarin pakai identitas sendiri, besok bila lolos seleksi akan kami berikan identitas resmi,” kata Sigit. (Mal/Gan/J-4)