OKTIVA Asriani Alvareta berjuang keras untuk dapat sampai ke sekolah. Guru garis depan SDN 27 Nanga Tayap tersebut harus menempuh 1-2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor dengan kondisi jalan berupa tanah. Walhasil, perempuan kelahiran Pati, Jawa Tengah, itu juga mesti siap berjibaku dengan lumpur tebal ketika hujan turun. Sebaliknya, ketika musim kemarau, ia berisiko terkontaminasi debu yang banyak.
“Ini adalah SD di mana saya ditugaskan. Kondisinya memang sangat berbeda dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Belum ada internet, listrik pun menyala hanya malam karena mengandalkan satu-satunya genset bersama bantuan dari perusahaan kelapa sawit,” ucap Oktiva.
Begitu pulalah gambaran kesulitan para siswa yang bersekolah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, itu. Sampai pertengahan tahun lalu, sekolah tempat mereka menimba ilmu itu hanya memiliki 3 guru pegawai negeri sipil (PNS) dan 2 guru honorer. Zulkarnaen, Kepala SDN 27 Nanga Tayap, pun mengakui kondisi jalan menjadi kendala utama dalam perkembangan sekolah ini. “Tak jarang ketika musim hujan tiba, guru yang tinggal di desa sebelah tidak ke sekolah karena tidak ada lagi akses jalan yang dapat dilalui,” ujarnya.
Karena melihat kondisi itu, Zulkarnaen berharap pemerintah segera membantu pembangunan infrastruktur, terutama memperbaiki jalan, menyediakan pasokan listrik yang cukup, serta fasilitas internet memadai untuk menunjang aktivitas belajar mengajar khususnya di sekolah.
Oktiva bukanlah satu-satunya guru garis depan yang rela mengabdi di pedalaman. Arif Darmadiansyah, asal Wonogiri, Jawa Tengah, bahkan telah mengajar di SMAN Probur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selama dua tahun terakhir.
Berkat kegigihan dan tekad kuat untuk mencerdaskan anak bangsa di daerah, ia berhasil menyulut semangat para siswa dengan terobosan yang dilakukan. Bahkan, ia menuai prestasi juara 2 inovasi pembelajaran jenjang SMA/SMK tingkat nasional pada 2016. “Menjadi guru garis depan mungkin memang perjuangan luar biasa. Tapi inilah bentuk pengabdianku pada negara,” tutur Arif. “Selain mengajar di sekolah, mereka harus berbaur bersama masyarakat di mana mereka ditugaskan. Mereka pun mencurahkan potensi yang dimiliki untuk mencerdaskan anak bangsa.”
Bagi Arif, keterbatasan yang ada bukanlah penghalang, melainkan tantangan. Meski tidak ada kemewahan sarana pendidikan ditambah media pembelajaran konvensional minim, perubahan terus dilakukan agar pendidikan di sekolah garis depan tidak ketinggalan. “Aku harus melakukan terobosan agar semangat mereka kembali merekah. Yang ku butuhkan adalah komitmen tinggi menjadi aspiratif, kreatif, dan inovatif bersama mereka,” cetus dia.
Pasukan khusus
Karena itu, guru garis depan bukan sekadar guru biasa. Tidak mengherankan mereka disebut pula sebagai guru ‘pasukan khusus’. Demi menjadi bagian dari pengajar di daerah terpencil, pemuda-pemudi berhati mulia tersebut harus rela jauh dari keluarga dan mengorbankan keramaian kota untuk berjuang mencerdaskan tunas muda di pelosok Nusantara.
Guru garis depan yang biasa disingkat GGD pada dasarnya merupakan program ke-9 Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Poin tersebut, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk pendidikan yang merata dan berkualitas agar dapat dilaksanakan untuk seluruh rakyat.
Pada tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirim guru garis depan sekitar 6.296 orang. Kemendikbud kembali merekrut 9.000 guru garis depan pada tahun ini. “Syarat guru yang direkrut ini harus sudah punya sertifikat pendidikan profesi guru dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan,” kata Plt Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad.
Program tersebut menjangkau 122 kabupaten/kota di daerah 3T. Untuk menangani pemenuhan fasilitas belajar, Kemendikbud menganggarkan Rp3,1 triliun per tahun meliputi gizi, sanitasi, dan revitalisasi. Menurut Hamid yang juga Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, kekurangan guru terparah terletak di wilayah 3T dan tidak hanya reguler. Untuk mengatasinya, pemerintah mengirimkan 308 guru garis depan di 2015.
Angka itu bertambah menjadi 6.200-an dari kuota 12 ribu pada 2016. “Mudah-mudahan target 9.000 ini bisa tercapai. Soalnya, kejadian 2016 ada yang sudah terdaftar mengundurkan diri,” tandasnya. Di waktu berbeda, Mendikbud Muhadjir Effendy berpesan agar calon PNS guru garis depan tidak pulang sebelum menang. Ini berarti mereka harus menjadi pencerah bagi daerah 3T dan tidak boleh mengeluh.
Muhadjir mengibaratkan mereka sebagai pasukan khusus dari Kemendikbud yang dikirim ke daerah 3T sehingga harus bertahan di sana dan berbuat sesuatu yang bermakna di tempat mereka masing-masing ditugasi. “Tanda-tanda orang yang baik yaitu datang ke suatu tempat dan di tempat itu dia meninggalkan sesuatu yang bermakna,” pungkasnya. (S4-25)
