Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Banyaknya kepala daerah yang dijerat lembaga antirasywah menimbulkan tiga pertanyaan utama. Pertama, apa penyebab kepala daerah melakukan korupsi? Kedua, bagaimanakah tanggung jawab partai politik terhadap kepala daerah yang notabene terdaftar sebagai kader partai? Ketiga, lalu apa langkah selanjutnya setelah dilakukan operasi tangkap tangan?
Yang mendesak dilakukan perbaikan justru ialah kapasitas kelembagaan menyangkut kinerja mereka, terutama untuk DPR di fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan.
Era privatisasi atau penjualan saham BUMN untuk menutup defisit APBN, kini telah berakhir. APBN memang masih defisit, tetapi hal itu kini lazimnya ditutup dari penjualan surat berharga milik negara, tidak lagi dengan penjualan saham BUMN yang sarat isu politik.
Setelah masa pendaftaran diperpanjang (15-17 Januari), akhirnya paslon tunggal ada di 12 daerah yang berpilkada tahun ini.
Upaya 'jalan pintas' parpol peserta Pemilu 2014, terutama yang memiliki wakil di Komisi II DPR, untuk memastikan dapat ikut Pemilu 2019 tidak berhenti.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) harus dihormati. Putusan MK ialah solusi dari perdebatan banyak pihak terhadap materi undang-undang tertentu, tak terkecuali di dalamnya perdebatan tentang ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau yang lebih dikenal dengan presidential threshold (PT).
Ada 171 daerah yang berpilkada serentak. Perinciannya 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2018.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini merilis survei nasional mengenai korupsi, religiositas, dan intoleransi (15 November 2017).
Partai jangan asal mencalonkan seseorang, karena bagaimanapun akan membawa nama baik dan memberi sumbangsih positif atau negatif pada reputasi partai bersangkutan. Selamat mencari caleg untuk Pemilu 2019!
INDONESIA terus bergerak mematangkan konsolidasi demokrasi melalui ragam fase kesejarahan yang dilalui.
Menjadi tugas dari lembaga riset dan pengambil kebijakan untuk bersama-sama memahami mereka agar bisa dilahirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat memfasilitasi, dan bukan membatasi, potensi dan daya kreativitas mereka yang berbeda dari generasi sebelumnya.
Belanja sosial umumnya selalu meningkat menjelang tahun politik. Pada APBN 2009 dan 2013 belanja bantuan sosial naik 27,8% dan 21,8% dari tahun sebelumnya. Program bantuan sosial tentu sangat dibutuhkan agar target meningkatkan kesejahteraan segera tercapai.
Kesembilan catatan tersebut harus diikuti penguatan budaya bahari masyarakat kita sehingga pembangunan kemaritiman tidaklah sekadar berdimensi ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari pembangunan manusia dan lingkungan.
Pasangan Anies-Sandi masih harus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa janji-janji kampanye mereka benar-benar akan dilaksanakan. Dengan kerja keras mewujudkan janji-janji programatik dan kiat khusus menjalin rekonsiliasi dengan berbagai kalangan inilah Anies bisa mengembalikan reputasinya selama ini, yakni sebagai tokoh moderat dan milik semua.
Dalam teori perilaku memilih, memang petahana selalu memiliki keuntungan politik elektoral jika dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Jika tingkat kepuasan kepada petahana cukup baik, peluangnya untuk diberi kesempatan memerintah lagi menjadi lebih besar.
RUPIAH dalam sepekan terakhir melemah cukup signifikan, dari 13.300 menjadi 13.450 per dolar AS. Penyebab utamanya lebih ke faktor eksternal. Namun, diduga kuat, kebijakan penurunan suku bunga di Indonesia yang dilakukan pada momentum yang sama bisa jadi ikut berperan. Apakah pelemahan rupiah ini merupakan respons sesaat, ataukah merupakan tren jangka panjang?
TAK berlebihan, jika dikatakan Pilkada 2018 merupakan gerbang pembuka kontes elektoral 2019. Selain waktunya berdekatan dengan pertarungan lima tahunan, beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tahun depan juga merupakan battleground atau medan utama berebut lumbung suara. Tiga daerah yang menjadi medan utama ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang jumlah DPT-nya di atas 20 juta pemilih.
Keadaan darurat yang sebelumnya secara ontologis merupakan keadaan pengecualian atas pelaksanaan hukum kini telah menjadi hukum itu sendiri. Perlu ditegaskan, Agamben menjelaskan tren normalisasi keadaan darurat itu tidak hanya dalam konteks negara totaliter atau transisi pascatotalitarianisme, tetapi juga dalam konteks normalitas negara demokrasi kontemporer.
ASEAN dapat menekan pemerintah Myanmar untuk mengakhiri dugaan ethnic cleansing dengan mengenakan embargo ekonomi. Embargo ekonomi ini diharapkan dapat diikuti negara-negara lain di luar ASEAN.
Masa depan perekonomian nasional dan global memaksa orang untuk lebih berhati-hati, lebih baik ‘memegang’ aset masing-masing, daripada berkonsumsi dan berinvestasi riil. Ini jelas gejala yang tidak sehat dan harus diakhiri.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved