KPK Thailand Selidiki Suap Rolls Royce

PEJABAT Komisi Pemberantasan Korupsi Thailand mengatakan akan menyelidiki sejumlah pejabat tinggi pemerintah dan karyawan maskapai penerbangan Thailand, Thai Airways terkait dugaan kasus suap perusahaan produsen mesin pesawat raksasa asal Inggris, Rolls Royce Plc.

Seperti diketahui, pengadilan Tinggi London mengungkap sejumlah daftar korupsi yang dilakukan produsen mesin pesawat raksasa asal Inggris, Rolls Royce Plc, yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun di sejumlah negara. Mereka misalnya membayar puluhan juta pound sterling sebagai uang suap untuk memenangi kontrak pengadaan mesin dan penawaran lainnya di Indonesia, Thailand, Tiongkok, Malaysia ,dan Rusia.

Komisi Anti-Korupsi Nasional Thailand (NACC) mengatakan komite pencari fakta awal telah menemukan "kecurigaan" dari kasus ini. "Ada cukup fakta dan saksi untuk menyelidiki kasus ini," kata Sansern Poljiak, sekretaris jenderal NACC, Kamis (9/3).

Menurut dia, penyelidikan kasus ini akan berpusat pada "menteri transportasi dan wakilnya, pejabat THAI Airways kurun waktu antara 2004 dan 2005. Mereka diduga mengetahui kesepakatan untuk membeli enam pesawat penumpang dengan mesin Rolls-Royce.

Meski tidak secara eksplisit menyebut nama pejabat terkait, pemerintahan saat itu dipimpin oleh Thaksin Shinawatra, seorang perdana menteri yang terpilih secara demokratis dan kemudian digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006.

Pada masa itu terdapat dua menteri transportasi yang menjabat. Ada pun di Thai Airways pada saat itu terdapat sejumlah pelaku bisnis utama serta lima perwira senior Angkatan Udara dan seorang jenderal polisi.

Namun demikian, Undang-undang Thailand memiliki ketentuan adanya pembatasan pada penyelidikkan kejahatan dan beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum Thaksin menjabat yang tidak bisa lagi dituntut.

Di samping penyelidikan yang dilakukan komisi antikorupsi Thailand, Thai Airways meluncurkan investigasi internal atas kasus ini.

Seperti di Indonesia, kasus suap di Thailand adalah praktek yang lumrah sehingga menempatkan negeri Gajah Putih itu di peringkat ke-76 dari 168 negara di tahunan Indeks Persepsi Korupsi menurut Transparency International.

Meski pemerintahan Junta militer yang merebut kekuasaan pada 2014 telah bersumpah untuk membasmi korupsi, namun, para pengamat mengatakan, militer justru banyak yang melakukan praktik tersebut. OL-2