UU Brexit Mulai Dibedah di Majelis Tinggi

MAJELIS tinggi parlemen Inggris Raya (House of Lords) menggelar debat undang-undang (UU) yang memberikan wewenang kepada Perdana Menteri Theresa May untuk memulai proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) atau dikenal sebagai Brexit.

Debat digelar di House of Lords kemarin setelah majelis rendah meloloskan UU itu, berdasarkan voting pada Rabu (8/2) dengan hasil 494 anggota setuju dan 122 tidak.

Namun, UU itu berpotensi menghadapi ujian sulit karena kubu Partai Konservatif bukan mayoritas di majelis tinggi. Partai tempat May bernaung itu hanya memiliki 252 kursi dari total 800-an anggota majelis.

UU itu memberi May hak untuk memulai Pasal 50 Perjanjian Lisbon, prosedur formal untuk memulai negosiasi meninggalkan UE. Pasal itu menjadi dasar 'perkawinan' blok ekonomi tersebut dengan Inggris Raya.

Pemerintah mengajukan UU setelah kalah dalam pertempuran sengit di pengadilan. Hakim memutuskan May harus berkonsultasi ke parlemen sebelum memulai proses 'perceraian' dengan UE.

Rekan-rekan di majelis tinggi mengusulkan perubahan untuk UU yang mencakup langkah-langkah penjamin hak-hak warga negara UE di Inggris dan mendefinisikan bagaimana parlemen melakukan pemungutan suara pada kesepakatan final Brexit.

Peter Mandelson, anggota Partai Buruh dan mantan komisioner UE, mengakui terdapat 'opini kuat' tentang keseriusan dua masalah itu.

Namun, ia meragukan majelis House of Lords akan berusaha menggagalkan UU Brexit seluruhnya karena anggota mejelis itu diangkat berdasarkan penunjukan, bukan pemilihan, dan banyak dari mereka ialah politisi karier.

"Pada akhirnya nanti, House of Commons pasti menang karena anggota majelis rendah dipilih," kata Mandelson kepada BBC, Minggu (19/2) waktu setempat. "Saya pikir House of Lords tidak akan menyerah cepat," kata ia menambahkan.

Menjelang perdebatan, Menteri Kehakiman Liz Truss mengatakan majelis tinggi harus mendukung hasil referendum pada Juni lalu, yaitu 52% pemilih menginginkan Brexit.

"Rakyat Inggris memilih itu. Sikap mereka jelas dalam referendum dan House of Lords sekarang perlu mengakomodasi keinginan itu," ujar Truss kepada BBC.

Pandangan serupa juga digemakan anggota parlemen Konservatif, Dominic Raab, yang memperingatkan para pemilih akan memandang buruk majelis tinggi jika memblokade UU Brexit. (AFP/Hym/I-4)