Ratusan Ribu Orang Protes Dekret Darurat

RATUSAN ribu orang memprotes pemerintah Rumania yang melegalkan sejumlah tindak kriminal dan korupsi pada Rabu (4/1). Demonstrasi tersebut menjadi yang terbesar yang pernah melanda Rumania sejak komunis runtuh di negara tersebut pada 1989.

Media memperkirakan sekitar 200 ribu-300 ribu pengunjuk rasa turun ke jalanan dengan menerjang suhu dingin.

Di Ibu Kota Rumania, Bucharest, beberapa demonstran melemparkan botol, petasan, dan batu ke arah polisi. Aksi itu dibalas polisi dengan menembakkan gas air mata. Akibatnya, sejumlah polisi dan demonstran menderita luka ringan. Demonstrasi juga terjadi di jalanan di kota lain di seluruh Rumania, termasuk di Timisoara, tempat lahirnya revolusi 1989.

Jumlah demonstran yang terus meningkat hampir mendekati jumlah kerumunan pada 30 tahun lalu yang memaksa diktator Nicolae Ceausescu turun dari kekuasaan yang akhirnya berakhir dengan eksekusi dirinya dan istrinya pada 25 Desember 1989.

Demonstrasi itu dipicu dekret darurat yang dikeluarkan pemerintah Rumania pada Selasa (31/1) malam. Dekret itu melegalkan tindak pidana korupsi tertentu dan hanya menetapkan hukuman penjara jika dana yang dikorupsi lebih dari 44 ribu euro (sekitar Rp635 juta).

Dekret yang telah diserahkan Perdana Menteri (PM) Sorin Grindeanu ke parlemen Rumania tersebut juga akan membebaskan sekitar 2.500 orang yang melakukan kejahatan nonkekerasan dan telah menjalani hukuman kurang dari lima tahun penjara.

Pemerintah menyebut dekret itu akan mengurangi kepadatan di penjara. Pemerintah sayap kiri Rumania di bawah Partai Sosial Demokrat (PSD) baru memimpin selama beberapa minggu setelah berhasil menang pada pemilu 11 Desember lalu, setahun sejak massa memaksa mereka keluar dari pemerintahan.

Pemerintah juga belum memberikan tanggapan apa pun soal itu. Namun, Rabu (1/2), Menteri Kehakiman Florin Iordache, lewat akun Facebook-nya, mengatakan dekret itu tidak ilegal atau tidak bermoral. Namun, kritikus mengatakan yang akan diuntungkan dari dekret tersebut ialah pemimpin PSD Liviu Dragnea, yang tengah diadili atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Dekret itu juga menimbulkan kekhawatiran Uni Eropa (UE), organisasi supranasional tempat mantan negara komunis ini bernaung.

"Perang melawan korupsi harus terus maju, bukan dibatalkan. Komisi UE mengawasi kemunduran ini dan akan melihat secara menyeluruh dekret darurat itu," ujar sebuah pernyataan bersama Kepala Komisi UE Jean-Claude Juncker dan wakilnya Frans Timmermans pada Rabu (1/2). (AFP/Ihs/I-2)