Turnbull Dituding Beli Suara

PERDANA Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull dituding telah membeli suara dalam pemilihan umum (pemilu) yang dimenanginya tahun lalu. Tuduhan itu muncul setelah Turnbull mengaku telah menyumbangkan A$1,75 juta (Rp17,9 miliar) kepada Partai Liberal yang kekurangan dana.

Miliarder tersebut telah berulang kali mengelak menjelaskan masalah ini, tetapi akhirnya menjawab semuanya dalam wawancara dengan televisi Australia (ABC) pada Rabu (1/2) malam waktu setempat.

"Saya menyumbang A$1,75 juta. Itu ialah kontribusi saya. Ini telah dibicarakan dan menjadi spekulasi, jadi itulah," ujar Turnbull.

Turnbull juga mengatakan dirinya secara hukum berhak untuk tetap menyembunyikan hal tersebut selama satu tahun lagi tetapi akhirnya membeberkannya.

"Saya selalu beraksi sesuai dengan perkataan saya. Saya menaruh uang saya untuk memastikan bahwa kita tidak akan memiliki pemerintahan dari Partai Buruh," tegasnya.

Sejumlah laporan menyebutkan dana tersebut digunakan untuk membiayai iklan televisi, jajak pendapat, dan survei pemilih secara langsung.

Surat kabar Sydney Morning Herald mengatakan sumbangan Turnbull itu merupakan sumbangan politik terbesar oleh seorang individu dalam sejarah Australia. Turnbull dilaporkan memiliki kekayaan senilai A$200 juta (Rp2 triliun) yang didapatnya saat masih menjadi pengacara, pengusaha, dan bankir investasi.

Koalisi Partai Liberal dan Nasional yang mengusung Turnbull berhasil kembali berkuasa pada Juli lalu setelah bertarung sengit dengan oposisi Partai Buruh. Partai Buruh menuding kemenangan itu didapat melalui cara yang tidak sah.

"Kotor, Turnbull harus membeli untuk keluar dari masalah. Dia (Turnbull) tidak bisa memenangi pemilu dengan kemampuannya sehingga ia mengeluarkan dompetnya," ujar Menteri Keuangan bayangan (oposisi) Jim Chalmers.

"Jika dia (Turnbull) tidak memiliki A$1,75 juta untuk dibagikan, dia tidak akan menjadi pemimpin Partai Liberal dan PM Australia," tambahnya.

Menteri Keuangan, Scott Morrison, mengecam fitnah Partai Buruh terkait dengan Turnbull. "Ini ialah fitnah politik kotor dari peretas politik kotor, dari partai peretas yang dipimpin Bill Shorten," ujar Morrison.

Berdasarkan hukum Australia, partai politik mendapat dana publik sesuai dengan seberapa baik mereka tampil dalam pemilihan. Namun, dana yang biasanya diserahkan setelah pemilu tersebut tidak cukup untuk membiayai kampanye. (AFP/Ihs/I-1)