Filipina Protes Lunak Tiongkok di LCS

FILIPINA mengajukan protes diplomatik tingkat rendah kepada Tiongkok, setelah kelompok peneliti Amerika Serikat (AS) melaporkan Tiongkok telah menempatkan sistem senjata penangkal pesawat dan rudal di pulau-pulau buatan mereka di lokasi strategis Laut China Selatan.

Pusat Kajian Strategi Internasional melaporkan senjata antipesawat yang dirancang untuk melindungi dari serangan misil itu ditempatkan di tujuh pulau buatan baru Tiongkok.

Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay mengatakan komunikasi diplomatik telah disampaikan setelah laporan itu terbit bulan lalu.

Yasay mengatakan kepada CNN Filipina bahwa Manila telah merespons, tapi secara diam-diam.

"Kami telah mengambil tindakan atas hal itu, kami telah menyampaikan catatan secara verbal," ungkapnya.

Respons tersebut, menurutnya, berbentuk komunikasi diplomatik melalui pihak ketiga dan tidak berbentuk surat resmi yang ditandatangani.

Hal itu dinilai akan tidak terlalu formal ketimbang surat protes resmi.

Yasay tidak mengatakan kapan protes tersebut disampaikan.

Menurutnya, karena masih ada masalah yang belum dapat disampaikan kepada publik.

"Saya hanya mau meyakinkan rakyat Filipina bahwa kami mengambil tindakan terhadap Tiongkok dalam sengketa ini. Kami tidak mau bertindak agresif dan provokatif yang tidak akan menyelesaikan masalah. Kami tidak bisa melibatkanTiongkok dalam perang," papar Yasay.

Kendati demikian, ketika Filipina menerima laporan ada pembangunan sistem persenjataan di wilayah yang berada di bawah pengawasan mereka, Yasay berjanji,

"Kepentingan dan hak rakyat Filipina akan dipastikan sepenuhnya terlindungi."

Filipina melunak

Beijing selama ini mengatakan pulau-pulau buatan bertujuan memacu tingkat kese-lamatan maritim di wilayah tersebut, seraya menurunkan utilitas militer.

Keberadaan pulau-pulau itu juga menopang klaim Tiongkok tentang kepemilikan seluruh Laut China Selatan secara praktis.

Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei juga mengklaim jalur perairan yang menjadi jalur perdagangan global senilai hingga US$5 triliun setiap tahun.

Setelah Tiongkok mengambil alih Svarborough Shoal pada 2012 dan memblokade Filipina dari wilayah tangkapan ikan, Presiden Filipina saat itu, Benigno Aquino III, membawa sengketa wilayah negaranya dengan Beijing itu ke mahkamah internasional.

Tiongkok tidak mengindahkan kasus Filipina itu dan menolak mengakui hasil yang lebih condong membela rakyat Filipina tersebut.

Hubungan kedua negara itu pun sempat dingin.

Presiden Filipina saat ini, Rodrigo Duterte, telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan yang tegang dengan Tiongkok.

Hal itu sesuai dengan arah politik yang ditunjukkan Duterte yang mengambil sikap antagonis terhadap Amerika Serikat.

Dalam kunjungannya akhir tahun lalu ke Tiongkok, Duterte dengan jelas menyatakan kedekatannya dengan Tiongkok dan menentang AS.

Yasay mengatakan Duterte juga direncanakan mengunjungi Rusia sekitar Mei dan telah diundang ke Moskow dan St Petersburg, kampung halaman Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Beberapa perjanjian mungkin akan ditandatangani selama kunjungan, termasuk pakta kerja sama pertahanan," tambahnya.
(AP/I-4)