Sekjen Baru PBB bakal Perempuan? Kandidat Rebeca Grynspan Menjawab

KANDIDAT asal Kosta Rika untuk posisi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Rebeca Grynspan menegaskan bahwa proses pemilihan pemimpin PBB tidak boleh mengandung diskriminasi atau perlakuan khusus berbasis gender.

Menjelang berakhirnya masa jabatan kedua Antonio Guterres tahun depan, desakan agar PBB akhirnya dipimpin seorang perempuan semakin menguat.

"Jika kita memiliki proses yang tidak mendiskriminasi perempuan dan kita mampu mencapai jabatan sekretaris jenderal, kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita dapat hidup setara," kata Grynspan, yang saat ini mengepalai UNCTAD, badan perdagangan dan pembangunan PBB.

Baca juga : PBB: Kematian Perempuan akibat Konflik Naik Berlipat Ganda

Sejak berdiri pada 1945, PBB belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan dan hanya satu warga Amerika Latin yang pernah menjabat ialah Javier Perez de Cuellar dari Peru yang bertugas pada 1982-1991.

Beberapa nama perempuan terkemuka dari Amerika Latin dan Karibia telah diajukan sebagai kandidat potensial, termasuk mantan Presiden Cile sekaligus eks Komisaris HAM PBB Michelle Bachelet, Perdana Menteri Barbados Mia Mottley, dan Menteri Lingkungan Hidup Meksiko Alicia Barcena.

"Mereka semua memiliki riwayat hidup yang luar biasa dan tidak seorang pun dari kami membutuhkan perlakuan khusus," sebut Grynspan.

Baca juga : PBB: Reaksi Balik terhadap Hak Perempuan Ancam Kemajuan

"Yang tidak kami inginkan adalah diskriminasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi sekretaris jenderal berikutnya," tambahnya dalam wawancara dengan AFP, beberapa hari setelah pemerintah Kosta Rika resmi mengusung namanya.

Mengapa belum Ada Sekjen Perempuan?

Mantan wakil presiden Kosta Rika itu menepis gagasan bahwa posisi Sekjen PBB harus secara otomatis diberikan kepada perempuan.

"Pertanyaannya adalah mengapa hal itu belum terjadi dengan begitu banyak perempuan yang cakap?" 

Grynspan, 69, yang pada 2021 menjadi perempuan pertama yang memimpin UNCTAD, mengatakan dirinya memiliki kapasitas untuk memimpin PBB secara keseluruhan.

"Mampu mengatasi begitu banyak rintangan telah membuat saya sangat tangguh dan gigih," ujarnya. "Itu kualitas yang baik untuk menjadi seorang Sekjen PBB," tambahnya.

Ia menyampaikan akan menyerahkan kepemimpinan UNCTAD sementara waktu, kemungkinan kepada wakilnya, ketika masa kampanyenya untuk jabatan Sekjen memasuki tahap intensif dalam beberapa bulan mendatang.

Selama memimpin UNCTAD, Grynspan menghadapi berbagai tantangan perdagangan internasional akibat perubahan iklim serta konflik di Gaza dan Ukraina.

Perdagangan sebagai Instrumen Perdamaian

Salah satu mandat pentingnya adalah menegosiasikan Inisiatif Laut Hitam PBB pada 2022 yang bertujuan memfasilitasi ekspor jutaan ton biji-bijian Ukraina di tengah invasi Rusia, guna menghindari krisis pangan global.

"Perdagangan dapat menjadi alat untuk perdamaian dan alat untuk diplomasi. Saya sungguh percaya demikian," ucap Grynspan.

Namun, kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap berbagai negara telah menambah kompleksitas pekerjaannya.

"Telah terjadi pergeseran tektonik dalam cara sistem perdagangan berjalan," ujarnya. Ia menyebut konferensi besar UNCTAD pekan depan akan berlangsung pada masa kritis bagi perdagangan global dan multilateralisme.

"Akan sangat sulit untuk kembali ke masa lalu," lanjutnya sambil menekankan perlu stabilisasi aturan perdagangan dunia.

"Kita membutuhkan AS dan Tiongkok untuk benar-benar melanjutkan jalur negosiasi," tegasnya. Ia memperingatkan bahwa perang dagang besar-besaran antara dua ekonomi terbesar dunia akan berdampak global yang berat.

Dia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi negara-negara rentan, mengingat tarif di banyak negara berkembang kini justru lebih tinggi dibanding negara maju. (AFP/I-2)