Indonesia Berperan Dorong Demokrasi Dunia

AGAMA dan pluralisme dalam kehidupan berdemokrasi menjadi tema besar Bali Demokrasi Forum (BDF) Ke-9 yang dibuka Presiden Joko Widodo di Nusa Dua, Bali, hari ini. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki peran yang besar dalam mendorong pengembangan demokrasi di negara-negara Islam dunia.

"Sekalipun di Timur Tengah itu negara Islam, perkembangan demokrasinya tidak sebaik Indonesia. Makanya Indonesia harus menjadi pelopor kemajuan demokrasi di negara-negara Islam. Dunia akan melihatnya sebagai representasi negara Islam terbesar dunia," ujar cendikiawan muslim Azyumardi Azra dalam seminar sehari International Seminar on Islam, Democrazy and the Challenges of Pluralism and Security di Nusa Dua, Bali, Rabu (7/12).

Menurutnya, Indonesia harus mendo-rong perkembangan demokrasi negara-negara muslim terutama di Timur Tengah. "Memang masih banyak hal yang harus dilakukan, seperti pertukaran pengalaman demokrasi terbaik di berbagai negara Islam. Tunjukkan pada dunia bahwa Islam itu cocok untuk demokrasi. Indonesia tidak boleh menggurui negara-negara lain yang besar, tetapi lebih kepada pendekatan diplomasi," lanjut Guru Besar dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tersebut.

BDF Ke-9 dihadiri wakil dari 84 negara dan lima organisasi internasional. Tingginya partisipasi pejabat tinggi negara telah mengukuhkan posisi BDF sebagai forum dialog mengenai pembangunan demokrasi yang konstruktif di kawasan Asia Pasifik. Pengakuan dunia internasional akan eksistensi BDF juga terlihat dari kehadiran tokoh dunia seperti Sekjen PBB 1997-2006 Kofi Annan, Sekjen ASEAN 2008-2012 Surin Pitsuwan, dan pemenang Nobel Perdamaian 2015 dari Tunisia Ouided Bouchamaoui.

Sementara itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-71 Peter Thomson juga akan menyampaikan pesan dalam bentuk video message. "Tema religion, democracy, and pluralism sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini, di tengah meningkatnya pemahaman sempit mengenai agama. Into-leransi antarumat beragama dan bangsa berpotensi mengikis perkembangan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia," ujar Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Esti Andayani.