Palestina Catat Sejarah di PBB

PALESTINA mencatatkan sejarah dengan dikibarkannya bendera mereka di Rose Garden, halaman Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, AS. Namun, perjuangan Palestina merdeka dan menjadi anggota tetap PBB masih menghadapi jalan terjal.

"Pada hari bersejarah ini, saya meminta seluruh rakyat Palestina mengibarkan bendera setinggi-tingginya karena ini simbol identitas Palestina," ujar Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menghadiri prosesi pengibaran bendera Palestina, Rabu (30/9).

"Hari baru untuk Palestina telah datang. Hari untuk mengibarkan bendera di Jerusalem, ibu kota negara Palestina, akan segera terjadi," lanjut pria 80 tahun itu.

Sekjen PBB Ban Ki-moon, yang hadir dalam pengibaran itu, menyatakan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan kepada Israel dan Palestina untuk menyelesaikan proses perdamaian.

Rakyat Palestina yang berada di Tepi Barat merayakan hari bersejarah tersebut dengan berkumpul di Arafah Square, Ramallah, Palestina. Mereka bersorak dan mengibarkan bendera seperti yang diminta sang pemimpin negara.

"Dengan jiwa dan darah, kami berkorban untukmu, Palestina," teriak masyarakat di kerumunan.

Sebelumnya, Abbas, dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB mendesak semua negara mengakui kemerdekaan Palestina.

Pengibaran bendera Palestina berawal dari pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB pada 10 September.

Hasilnya, bendera Palestina dan Vatikan, yang semula berstatus sebagai pengamat, bisa dikibarkan di forum PBB bersama negara seluruh anggota lainnya.

Resolusi tersebut didukung 119 negara, sedangkan 45 negara abstain, dan 8 negara lainnya menentang, termasuk AS, Israel, dan Australia.

Menlu Retno Marsudi menyatakan Indonesia terus memperjuangkan agar Palestina merdeka penuh.

"Indonesia terus meminta banyak negara terus mendukung Palestina," lanjutnya.

Kepala Perwakilan Tetap RI di PBB, Desra Percaya, menambahkan, untuk menjadi anggota tetap di PBB, Palestina harus mendapat rekomendasi Dewan Keamanan PBB.

"Dinamika dalam DK sampai saat ini belum memungkinkan Palestina mendapat rekomendasi."