Presiden Kenya William Ruto Tolak Menandatangani RUU Keuangan 2024 Setelah Protes Massal

PRESIDEN Kenya William Ruto mengatakan, Rabu, tidak akan menandatangani RUU keuangan kontroversial, mundur setelah menghadapi protes massal yang melanda negara itu dan dilaporkan menyebabkan setidaknya 23 orang tewas.

“Setelah mempertimbangkan percakapan yang terus berlangsung mengenai isi dari RUU keuangan 2024, dan mendengarkan dengan seksama rakyat Kenya yang dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak ingin berurusan dengan RUU Keuangan 2024 ini, saya setuju, dan oleh karena itu saya tidak akan menandatangani RUU keuangan 2024,” kata Ruto dalam pidato televisi, Rabu.

“Rakyat telah berbicara,” kata Ruto. “Setelah RUU itu disahkan, negara mengalami ekspresi ketidakpuasan yang meluas terhadap RUU tersebut, yang sayangnya mengakibatkan hilangnya nyawa, penghancuran properti, dan penodaan lembaga konstitusional.”

Baca juga : Diduga Curang, Warga Depok Tuntut Transparansi PPDB 2024

Para pengunjuk rasa di Kenya mengatakan mereka akan tetap melanjutkan "One Million People March" pada Kamis meskipun Ruto telah menerima tuntutan utama mereka untuk membatalkan RUU tersebut. Sebuah poster yang banyak dibagikan di media sosial mengajak semua generasi untuk kembali ke jalan-jalan di seluruh negara pada Kamis dan memblokir jalan menuju ibu kota Nairobi.

Beberapa pengunjuk rasa juga menyerukan agar orang-orang menduduki Gedung Negara di Nairobi.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah berbicara dengan Ruto sejak bentrokan tersebut untuk mendesak penahanan diri. Menurut pembacaan panggilan dari Departemen Luar Negeri, Blinken “menekankan pentingnya pasukan keamanan menunjukkan penahanan diri dan tidak menggunakan kekerasan serta mendorong penyelidikan cepat atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.”

Baca juga : Upaya Tingkatkan Inklusi Keuangan Kaum Perempuan terus Dilakukan

Kenya, sebuah negara yang sering dipuji karena stabilitasnya, telah mengalami peningkatan protes atas RUU tersebut, yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk menekan utang publik.

Pekan lalu, pemerintah membatalkan beberapa kenaikan pajak, termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 16% yang diusulkan pada roti serta pajak pada kendaraan bermotor, minyak sayur, dan transfer uang melalui ponsel. Namun, konsesi tersebut tidak cukup untuk meredakan protes di tengah meningkatnya biaya hidup.

Pada hari Selasa, protes tersebut berubah menjadi kekerasan ketika pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan peluru tajam kepada para pengunjuk rasa.

Baca juga : 5 Tewas dalam Aksi Protes di Kenya

Adegan dramatis di ibu kota negara Nairobi menunjukkan gedung-gedung pemerintah dibakar dan tongkat upacara dicuri dari parlemen dalam keributan tersebut. Anggota parlemen Kenya dievakuasi dari parlemen saat polisi berhadapan dengan pengunjuk rasa, lapor afiliasi CNN, NTV Kenya.

Setidaknya 23 orang tewas dalam kekerasan tersebut, menurut Kelompok Kerja Reformasi Polisi Kenya (PRWG), sebuah organisasi masyarakat sipil.

PRWG mengklaim dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Amnesty International Kenya bahwa polisi menargetkan pengunjuk rasa muda yang tidak bersenjata di luar parlemen, dengan kekerasan yang berlanjut hingga malam hari. Mereka menambahkan bahwa “laporan menunjukkan polisi menembak beberapa orang di Githurai, Nairobi, salah satunya lebih dari 40 kali — antara pukul 10 malam dan 1 pagi, jauh setelah protes berakhir.”

Baca juga : Prudential Sediakan Produk Investasi yang Mudah Dikelola

Ini bertentangan dengan perincian yang diberikan oleh Ruto, yang mengatakan dalam pidatonya bahwa enam orang tewas.

“Saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mereka yang kehilangan orang yang dicintai dengan cara yang sangat menyedihkan ini,” tambah Ruto.

“Ada kebutuhan bagi kita sebagai bangsa untuk melanjutkan dari sini dan menuju masa depan,” kata Ruto, menambahkan bahwa dia akan mengadakan pertemuan dengan kaum muda yang berada di garis depan protes untuk mendengar ide dan proposal mereka.

Masyarakat Hukum Kenya menyerukan pengunduran diri inspektur jenderal polisi Kenya dan komandan wilayah Nairobi atas tuduhan bahwa petugas menembak pengunjuk rasa.

“Kami melihat polisi berpakaian sipil menembak pengunjuk rasa sejak pukul 11 pagi. Ada arahan yang jelas untuk membunuh pengunjuk rasa,” kata presiden Masyarakat Hukum Kenya Faith Odhiambo dalam sebuah wawancara dengan CNN pada Rabu malam. “Tidak ada niat untuk membiarkan pengunjuk rasa bergerak.”

Masyarakat Hukum juga mengatakan bahwa polisi "menculik" beberapa pengguna media sosial terkenal yang terkait dengan protes, dan enam orang masih hilang.

“Laporan dari mereka yang telah dibebaskan adalah bahwa mereka dibawa dengan mata tertutup dan diborgol, dan mereka tidak tahu di mana mereka berada,” katanya kepada CNN, setelah masyarakat berhasil membebaskan enam orang. “Bahkan setelah mereka keluar, sebagian besar dari mereka sangat terguncang dan ketakutan dan ingin bersembunyi. Pesan kami kepada pemerintah adalah bahwa jika suatu negara dibangun di atas ketakutan, suatu hari nanti orang-orang akan berhenti takut. Dan itulah yang kami lihat pada hari Selasa.”

Perubahan hati Ruto mengejutkan beberapa orang yang mengamati sikap kerasnya sehari sebelumnya.

Dalam pidato nasional setelah parlemen dibakar, Ruto mengatakan bahwa peristiwa pada hari Selasa merupakan ancaman serius bagi “keamanan nasional” dan bahwa percakapan mengenai RUU tersebut telah “dibajak oleh orang-orang berbahaya.”

Analis Kenya Herman Manyora mengatakan bahwa mencabut RUU tersebut jauh lebih awal bisa menyelamatkan nyawa yang hilang pada hari Selasa.

“Pengumumannya seharusnya datang lebih awal. Dia melakukan hari ini apa yang seharusnya dia lakukan dua hari yang lalu untuk menghindari apa yang kami alami kemarin. Sangat menyedihkan bahwa kita harus menunggu ... untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan pada hari Senin ... dan itu adalah perasaan umum di antara orang-orang,” kata Manyora kepada CNN. (CNN/Z-3)