Pengadilan Hong Kong Melarang Lagu Protes 'Glory to Hong Kong'

PENGADILAN banding Hong Kong melarang "Glory to Hong Kong," sebuah lagu protes yang muncul selama demonstrasi demokrasi massal di kota tersebut pada 2019.

Ditulis secara anonim, liriknya termasuk slogan "Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita," dan lagu tersebut hampir tidak diperbolehkan untuk dinyanyikan atau diputar sejak otoritas membubarkan protes dan Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang menekan penentangan tahun 2020.

Keputusan Pengadilan Banding akan membuat "Glory to Hong Kong" menjadi lagu pertama yang dilarang di bekas koloni Inggris, sejak diserahkan kepada Tiongkok tahun 1997.

Baca juga : Pengadilan Panama Tolak Gagasan Referendum

"(Kami) merasa puas bahwa injunksi harus diberikan," tulis hakim banding Jeremy Poon dalam sebuah keputusan, memberikan perintah yang akan menghentikan sejumlah tindakan termasuk penyiaran dan pertunjukan lagu tersebut.

Pejabat pada bulan Juni tahun lalu telah meminta injunksi untuk melarang "Glory to Hong Kong" tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi dalam suatu keputusan mengejutkan, yang mengatakan bahwa larangan tersebut bisa memiliki "dampak mencekam" pada pihak ketiga yang tidak bersalah.

Pengadilan juga mengatakan saat itu bahwa injunksi tersebut tidak memiliki "manfaat nyata," yang tidak setuju oleh para hakim di Pengadilan Banding pada hari Rabu.

Baca juga : Bentrokan di Senegal setelah pemimpin oposisi dijatuhi hukuman dua tahun penjara

"Penyusun lagu tersebut bermaksud agar lagu tersebut menjadi 'senjata' dan begitulah yang terjadi," tulis Poon.

Injunksi perdata diperlukan karena "hukum pidana sendiri tidak akan mencapai tujuan kepentingan publik untuk menjaga keamanan nasional".

Injunksi tersebut berisi pengecualian untuk "aktivitas akademis dan kegiatan berita", sebuah penyesuaian yang dibuat pemerintah setelah pertanyaan awal dari para hakim.

Baca juga : PM Mahinda Rajapaksa dan Keluarganya Dilarang ke Luar Negeri

Mewakili pemerintah selama persidangan banding pada bulan Desember, pengacara Benjamin Yu berargumen bahwa lagu tersebut mirip dengan "misinformasi dan propaganda".

Dia mengatakan lagu tersebut masih "merajalela" dan "tetap sangat efektif dalam membangkitkan emosi publik".

Masalah utama yang diangkat oleh para hakim selama persidangan Desember adalah tentang bagaimana perintah yang diusulkan pemerintah akan memengaruhi penyedia layanan internet - mencerminkan kekhawatiran yang diangkat secara internasional tentang aliran informasi yang bebas di Hong Kong.

Baca juga : Joshua Wong akan Mengaku Bersalah di Pengadilan Hong Kong

Pejabat telah menuntut raksasa internet seperti Google untuk menghapus lagu protes tersebut dari hasil pencarian dan platform video mereka, tetapi hampir semuanya ditolak.

Menteri teknologi Hong Kong mengatakan injunksi tersebut sebagian dimaksudkan untuk meyakinkan Google untuk menghapus "Glory to Hong Kong" dari hasil pencarian internet.

Google mengatakan pada Maret 2023 mereka menerima permintaan dari otoritas untuk menghapus dua video YouTube tentang lagu yang salah dimainkan sebagai lagu kebangsaan Hong Kong dalam sebuah kompetisi olahraga.

Polisi mengatakan konten tersebut merupakan penghinaan yang disengaja terhadap lagu kebangsaan tetapi Google tidak menghapus video tersebut.

Hong Kong tidak memiliki lagu kebangsaan sendiri, dan menggunakan "March of the Volunteers" milik Tiongkok.

Dalam doktrin "satu negara, dua sistem" Beijing, Hong Kong diperintah di bawah sistem peradilan sendiri yang terpisah dari pengadilan di daratan.

Setelah protes ditumpas dan undang-undang keamanan nasional Beijing diundangkan, penentangan publik sebagian besar absen, dan sebagian besar aktivis pro-demokrasi dan politisi oposisi telah ditangkap, dibungkam, atau melarikan diri dari Hong Kong. (AFP/Z-3)