AS Abaikan Pelanggaran Israel untuk Transfer Senjata

ISRAEL telah membunuh lebih dari 32 ribu warga Palestina di Gaza, membuat lebih dari 80% penduduknya mengungsi, menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut dan memberlakukan blokade bantuan.

Namun hampir enam bulan setelah perang, Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka belum memutuskan Israel telah melanggar hukum kemanusiaan internasional. Pernyataan Washington, yang diumumkan minggu ini sebagai bagian dari proses pengawasan transfer senjata AS kepada sekutunya.

“Ini tidak masuk akal. Ini mengundang cemoohan dan penghinaan global mendengar pernyataan seperti itu yang dikeluarkan oleh pemerintahan Biden di hadapan dunia,” kata Direktur Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang Sarah Leah Whitson.

Baca juga : Pengadilan Belanda Embargo F-35 untuk Israel

Undang-undang AS melarang mempersenjatai negara-negara yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pemerintahan Joe Biden membengkokkan fakta dan menyangkal pelanggaran yang dilakukan Israel yang terdokumentasi dengan baik agar terlihat sesuai dengan aturan.

Whitson mencatat Biden menggambarkan pemboman Israel di Gaza sebagai tindakan tanpa pandang bulu, yang akan menjadikannya kejahatan perang. Washington juga secara terbuka mengakui bahwa Israel menghambat bantuan ke wilayah tersebut.

Pemerintahan Biden menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menegakkan hukum AS dalam hal mempersenjatai Israel. Jajak pendapat publik baru-baru ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika tidak menyetujui tindakan Israel di Gaza.

Baca juga : 6.000 Bom Israel di Palestina 6 Hari, Setara dengan Setahun Bom AS di Afghanistan

Ada beberapa undang-undang AS yang mengatur transfer senjata ke luar negeri. Bulan lalu, pemerintahan Biden mengeluarkan sebuah memorandum, yang disebut NSM-20, yang mewajibkan jaminan tertulis yang kredibel dari penerima senjata Amerika senjata tersebut tidak digunakan untuk pelanggaran HAM.

Para sekutu juga harus menyatakan barang-barang pertahanan Amerika tidak digunakan untuk secara sewenang-wenang menolak, membatasi, atau menghalangi, secara langsung atau tidak langsung, pengangkutan atau pengiriman bantuan kemanusiaan.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya menerima jaminan dari Israel dan menganggapnya kredibel. Sehari kemudian, dia mengatakan AS sedang melakukan penilaiannya terhadap perang tersebut dan tidak hanya menuruti kata-kata Israel.

Baca juga : Israel Marah AS Abstain dalam Pemungutan Suara Gencatan Senjata DK PBB

“Kami belum menemukan mereka (Israel) melanggar hukum kemanusiaan internasional, baik dalam hal pelaksanaan perang atau dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan ,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.

Israel Berlumuran Pelanggaran Hukum

Hukum humaniter internasional yang merupakan seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk melindungi non-kombatan dalam konflik bersenjata. Ini terdiri dari Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional berikutnya yang bertujuan untuk membatasi penderitaan warga sipil selama perang.

Menurut Whitson, pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap hukum humaniter internasional mencakup keseluruhan hal: Israel dituduh menargetkan warga sipil, melakukan pemboman tanpa pandang bulu, dan serangan yang tidak proporsional.

Baca juga : Akhirnya Dewan Keamanan PBB Tuntut Gencatan Senjata di Gaza

“Apa yang kami lihat di seluruh Gaza, khususnya di bagian utara, adalah kehancuran luas di wilayah pemukiman, pertanian, sekolah, universitas, gereja, masjid, rumah sakit, menyoroti sifat pemboman Israel yang tidak pandang bulu,” katanya.

Selain itu, para saksi dan kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, menuduh Israel menganiaya dan menyiksa tahanan selama perang. Bulan lalu, para ahli PBB juga menyuarakan keprihatinan mengenai laporan bahwa perempuan Palestina yang berada dalam tahanan Israel telah menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan seksual.

Ada semakin banyak laporan tentang eksekusi di luar proses hukum yang dilakukan pasukan Israel di Gaza. Awal bulan ini, Al Jazeera memperoleh rekaman dari pesawat tak berawak Israel yang menunjukkan sasaran empat warga Palestina tak bersenjata di jalan terbuka di Gaza selatan.

Baca juga : Antony Blinken : Sulit, Tapi Gencatan Senjata Mungkin Terjadi

Meskipun penilaian AS terhadap serangan Israel terus berlanjut, Miller mengatakan tidak ada yang ditemukan melanggar hukum kemanusiaan internasional. Penasihat program senior AS di lembaga pemikir International Crisis Group, Brian Finucane, mengatakan ada banyak alasan untuk merasa khawatir bahwa pemerintahan Biden tidak berbuat banyak untuk mengatasi pelanggaran hukum kemanusiaan di Gaza.

Dia mengatakan AS tidak berdaya melawan Israel seperti dalam blokade bantuan kemanusiaan. AS lebih memilih memasukkan makanan ke Gaza melalui udara dan membangun dermaga sementara.

Awal tahun ini, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich secara terbuka menyatakan bahwa ia memblokir pasokan tepung dari AS ke Gaza.

Baca juga : Menlu AS Antony Blinken Mengatakan ada Kemajuan Dalam Normalisasi Israel-Saudi

“Saya harap saya bisa memberi tahu Anda bahwa tepung sedang masuk, tapi saya tidak bisa melakukannya sekarang,” kata Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby.

Pada konferensi pers Departemen Luar Negeri, Miller juga menegaskan kembali bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki tidak konsisten dengan hukum kemanusiaan internasional. Komentarnya merupakan tanggapan atas penyitaan Israel atas lahan seluas 800 hektare di Tepi Barat pekan lalu.

Finacune menyatakan kebingungannya karena AS menerima jaminan Israel bahwa mereka mematuhi hukum kemanusiaan internasional. AS telah menyimpulkan bahwa Israel melanggar hukum kemanusiaan internasional, jadi berbalik dan menerima jaminan Israel adalah hal yang sulit.

Baca juga : Joe Biden Bantah Tekan Benjamin Netanyahu Secara Politik

Pemerintahan Biden diperkirakan akan menyerahkan laporan kepada Kongres tentang penerapan NSM-20, yang harus memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional. Namun Finucane tidak memperkirakan laporan tersebut menyeluruh atau memberatkan karena pertimbangan politik.

“Sejauh Gedung Putih memutuskan bahwa dukungan militer AS tidak bersyarat, sangat kecil kemungkinannya bawahan presiden akan mencapai kesimpulan publik yang bertentangan dengan hal tersebut,” katanya.

Para pejabat tinggi AS, termasuk Biden, sering menekankan komitmen Washington terhadap Israel tetap sangat kuat. AS adalah penyedia senjata utama Israel. Washington memberikan setidaknya US$3,8 miliar bantuan kepada Israel setiap tahunnya.

Gedung Putih bekerja sama dengan Kongres untuk mendapatkan bantuan tambahan sebesar US$14 miliar kepada sekutu AS tersebut tahun ini. "Kecuali ada perubahan mendasar di Gedung Putih dalam hal koreksi arah kebijakan Gaza, sayangnya kita akan melihat hal yang sama,” kata Finucane.

Para ahli dan advokat menggambarkan laporan NSM-20 sebagai kesempatan bagi pemerintahan Biden untuk menandatangani dukungan militernya untuk Israel, sambil melakukan sertifikasi legalitasnya. (Aljazeera/Z-3)