Poin-Poin Perundingan Damai Myanmar

SETELAH hampir 70 tahun Myanmar dilanda kekerasan, pemerintah sipil negara itu mengadakan konferensi atau perundingan utama pekan ini demi memfasilitasi perdamaian dengan kelompok-kelompok etnik yang telah berjuang angkat senjata melawan negara sejak kelahiran mereka. Berikut empat hal yang perlu diketahui tentang perundingan itu.

Berbicara tentang apa?

Sejak Myanmar merdeka dari penjajahan Inggris pada 1948, Myanmar telah terkungkung dalam peperangan membara. Berbagai kelompok etnik melancarkan pemberontakan untuk mengontrol tanah mereka.

Dengan mendudukkan semua pemain utama di meja perundingan pemimpin pemberontak, anggota parlemen, dan pembesar militer pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi berharap bisa membentuk kembali negara ‘bekas’ diktator militer itu menjadi demokrasi federal. Suu Kyi berusaha menya­lurkan semangat perjanjian 1947 yang ditandatangani pahlawan kemerdekaan, termasuk ayahnya, yang memberikan otonomi untuk beberapa etnik minoritas. Perundingan perdamaian pekan ini dijuluki ‘21st Century Panglong’.

Mengapa perundingan berlangsung sekarang?
Suu Kyi telah menekankan bahwa perdamaian amat penting untuk kebangkitan politik dan ekonomi yang ia harap akan meng­akar di negara yang dirusak selama 50 tahun oleh pemerintahan militer yang represif.

Apa hambatan utama?
Setelah puluhan tahun pertempuran dan perdebatan yang menguras tenaga, masih belum jelas negara federal seperti apa yang akan dianut Myanmar. Di sisi lain, beberapa kelompok pemberontak juga menolak untuk melucuti diri menjelang konferensi seperti yang diminta pihak militer, sedangkan yang lain masih aktif berjibaku dalam pertempuran dengan pasukan pemerintah.

Apa dampak yang lebih luas?
Mengakhiri pertempur­an tidak hanya menjadi prestasi luar biasa bagi de­mokrasi yang masih mu­da, tapi juga langkah yang signifikan menuju pengentasan masyarakat dari kemiskinan dengan me­macu pertumbuhan eko­nomi Myanmar.
Sebuah kesepakatan damai bisa membuka jalan bagi investor asing untuk membawa miliaran dolar bantuan ke zona konflik dan menyediakan layanan dasar yang masih minim di banyak daerah. (AFP/Hym/I-1)