Thailand Setujui Rancangan Konstitusi Usulan Militer

PEMERINTAH terpilih secara demokratik akan mulai memerintah Thailand secepat-cepatnya pada Desember 2017, kata pejabat tinggi Thailand, Senin (8/8) setelah negara itu mengesahkan konstitusi dari militer, yang membuka jalan bagi Pemilu.

Warga Thailand memberikan perdana menteri penguasa Prayuth Chan Ocha, kemenangan referendum pada Minggu (7/8) dengan hasil awal menunjukkan lebih dari 61 persen pemilih memilih mendukungnya. Hasil keseluruhan dijadwalkan keluar pada Rabu (10/8).

Keinginan untuk melihat kestabilan politik lebih besar menyebabkan mereka mendukung konstitusi itu, kata pengulas. Thailand diguncang kekacauan politik selama lebih dari satu dasawarsa, yang menghambat pertumbuhan, memicu dua perebutan kekuasaan militer dan sejumlah unjuk rasa jalanan, yang biasanya merenggut nyawa.

"Kami memperkirakan akan ada Pemilu paling cepat pada september atau oktober 2017, dan seorang pemerintah baru pada Desember 2017," kata Chatchai Na Chiang Mai, juru bicara Komite Penyusunan Konstitusi.

Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea Ngam juga mengatakan pemilihan umum akan diadakan pada 2017 mendatang, mengkonfirmasi jangka waktu yang diutarakan oleh Prayuth sebelum referendum.

Sebelum pemungutan suara diadakan, partai-partai besar di thailand mengkritik rancangan konstitusi itu, menyebit konstitusi tersebut akan mengekang demokrasi, termasuk adanya tuntutan untuk seorang Senat dengan kursi yang telah disiapkan untuk para komandan militer. (Ant/OL-2)