Uni Afrika bakal Debat Panas terkait Status Israel

UNI Afrika tampaknya bersiap menghadapi konflik internal atas hubungannya dengan Israel pada pertemuan puncak akhir pekan ini. Ini merupakan titik pertikaian yang jarang terjadi untuk blok negara yang biasanya menghargai konsensus tersebut.

Perselisihan itu mulai terjadi Juli lalu ketika Moussa Faki Mahamat, Ketua Komisi Uni Afrika, menerima akreditasi Israel untuk badan 55 anggota yang bermarkas di Addis Ababa. Ini memberikan diplomat Israel kemenangan yang telah mereka kejar selama hampir dua dekade.

Negara-negara anggota Uni Afrika yang kuat, terutama Afrika Selatan, dengan cepat berbicara meluncurkan protes. Mereka berdalih tidak diajak berkonsultasi dengan benar dan langkah itu bertentangan dengan banyak pernyataan Uni Afrika, termasuk dari Faki, yang mendukung wilayah Palestina.

Para menteri luar negeri gagal menyelesaikan masalah tersebut pada pertemuan Oktober lalu, dan Afrika Selatan serta Aljazair telah menempatkannya dalam agenda pertemuan puncak para kepala negara yang dimulai Sabtu, menurut dokumen Uni Afrika yang dilihat oleh AFP.

Terlepas dari daftar panjang masalah-masalah mendesak, termasuk pandemi virus korona dan serentetan kudeta baru-baru ini, para analis memperkirakan pertanyaan tentang Israel akan mendapat dengar pendapat yang panjang di KTT yang menandai peringatan 20 tahun pendirian Uni Afrika. Mungkin juga ada pemungutan suara untuk mendukung atau menolak keputusan Faki.

Baca juga: Menlu AS dan Presiden Abbas bahas reformasi Otoritas Palestina

"Dua puluh tahun setelah pembentukan Uni Afrika, masalah pertama muncul yang akan memecah secara serius blok tersebut," kata Na'eem Jeenah, Direktur Eksekutif Pusat Afro-Timur Tengah di Johannesburg. "Tidak peduli bagaimana keputusannya di KTT kepala negara pada Februari, Uni Afrika akan terpecah dengan cara yang belum pernah terjadi di masa lalu." 

Tujuh puluh dua negara, blok regional, dan organisasi sudah terakreditasi, termasuk Korea Utara, Uni Eropa, dan UNAIDS, menurut situs web AU.

Moamer Kadhafi 

Israel sebelumnya diakreditasi di Organisasi Persatuan Afrika (OAU), tetapi kehilangan status itu ketika badan tersebut dibubarkan dan digantikan oleh Uni Afrika pada 2002. Pemerintah Israel mengaitkan penghinaan itu dengan pemimpin Libia Moamer Kadhafi yang memegang kekuasaan besar di Uni Afrika sampai kematiannya pada 2011.

Ketika Faki mengumumkan akreditasi Israel Juli lalu, Kementerian Luar Negeri Israel mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan pengecualian sebelumnya sebagai anomali dan mencatat bahwa Israel memiliki hubungan dengan 46 negara Afrika. Kementerian itu juga mengatakan status baru Israel akan membantunya membantu Uni Afrika dalam memerangi pandemi dan terorisme.

Baca juga: Amnesty Sepakati Kelompok Hak Asasi Lain Kutuk Apartheid Israel

"Bekerja pada tingkat bilateral dengan banyak negara Afrika merupakan luar biasa dan hebat. Itu prinsip yang sangat mendasar untuk hubungan dengan Afrika," kata Iddo Moed, Wakil Kepala Urusan Afrika di kementerian tersebut, mengatakan kepada AFP pekan lalu. "Tetapi saya pikir bagi Israel penting juga untuk menjalin hubungan formal dengan Afrika sebagai benua," tambahnya.

Palestina 

Namun Jeenah dari Afro-Middle East Centre mengatakan lingkungan yang melahirkan Uni Afrika membuatnya berbeda dari OAU yang didirikan hampir 40 tahun sebelumnya. "Kami tegas dalam periode pascakolonial. Apartheid di Afrika Selatan sudah berakhir. Sudah waktunya untuk organisasi baru yang berorientasi pada dirinya sendiri secara berbeda," katanya.

Hanya karena Israel sudah terakreditasi sebelumnya, tambahnya, tidak berarti harus sekarang. Afrika Selatan ialah salah satu negara Afrika pertama yang berbicara menentang akreditasi baru Israel.

Baca juga: Film Israel Tampilkan Dugaan Pembantaian Warga Palestina pada 1948

Itu terus dikritik. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor pada Desember mencela keputusan Faki sebagai tidak dapat dijelaskan. "Ini mengejutkan, mengingat keputusan itu dibuat pada saat orang-orang Palestina yang tertindas diburu oleh pengeboman yang merusak dan melanjutkan pemukiman ilegal di tanah mereka," katanya.

Hanya dua bulan sebelum menerima akreditasi Israel, Faki sendiri mengutuk pengeboman Israel di Jalur Gaza serta serangan kekerasan oleh pasukan keamanan Israel di kompleks masjid Al-Aqsa di Jerusalem. Menurutnya, tentara Israel bertindak sangat melanggar dari hukum internasional.

Polarisasi 

Para analis dan diplomat mengatakan tidak jelas mekanisme pemungutan suara mengenai status Israel akan berjalan. Pendukung terbesar Israel termasuk Rwanda dan Maroko. Banyak negara belum menyatakan posisinya.

Setiap keputusan tentang Israel akan membutuhkan dukungan dua pertiga negara anggota. Supra Mahumapelo, ketua komite parlemen Afrika Selatan tentang hubungan internasional, mengatakan kepada AFP bahwa penting bagi Uni Afrika untuk menangani masalah ini.

Baca juga: Israel Hukum Tentara terkait Kematian Lansia Palestina dalam Tahanan

"Tidak dapat dipahami bagi Uni Afrika untuk mengakui dan memberikan status tertentu kepada negara Israel," katanya. "Kami berharap KTT AU yang sedang berlangsung akan melihat masalah ini."

Namun, beberapa pengamat menyesalkan ketegangan yang tampaknya akan dipicu oleh debat tersebut. "Setiap upaya seharusnya dilakukan untuk menghindari masalah ini menjadi sumber polarisasi. Sekarang akan menjadi gangguan yang buruk pada saat Anda tidak membutuhkannya," kata Solomon Dersso, pendiri think tank Amani Afrika yang berfokus pada Uni Afrika. "Ini akan menjadi menarik banyak berita utama, alih-alih isu-isu yang memiliki konsekuensi besar bagi kehidupan orang-orang di benua itu." (AFP/OL-14)