Tiongkok Tambah Radar

TIONGKOK membangun fasilitas radar di pulau-pulau buatan mereka di kawasan Laut China Selatan. Langkah Beijing itu menjadi sinyal kuat untuk menguasai dan menguatkan postur militer di kawasan yang disengketakan itu.

Pergerakan terbaru 'Negeri Panda' itu tercium oleh sebuah lembaga think tank Amerika Serikat (AS). Para analis memperingatkan penempatan sejumlah fasilitas radar itu secara eksponensial akan meningkatkan kegiatan pengawasan negeri komunis itu.

Citra satelit karang Cuarteron di Kepulauan Spratly yang dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington, AS, memperlihatkan sesuatu yang diyakini instalasi radar berfrekuensi tinggi. Instalasi itu dilengkapi mercusuar, bungker bawah tanah, helipad, dan peralatan komunikasi lainnya.

Gambar-gambar itu datang hanya sepekan setelah para pejabat AS menyebut Tiongkok telah mengerahkan peluru kendali darat ke udara di bagian paling utara Kepulauan Paracel.

"Penempatan radar frekuensi tinggi di Cuarteron Reef akan meningkatkan kemampuan Tiongkok dengan signifikan untuk memantau permukaan dan lalu lintas udara yang mengarah ke utara dari Selat Malaka dan kanal-kanal strategis penting lainnya," ungkap Asia Maritime Transparency Initiative CSIS.

Sejumlah gambar karang kecil lainnya di dekat lokasi yang telah disulap oleh Beijing menjadi pulau buatan, yaitu Gaven, Hughes, dan Johnson South, menyingkap fitur lain yang diidentifikasi oleh CSIS sebagai menara radar, meriam, bungker, helipad, dan dermaga.

CSIS memandang untuk sementara pengerahan rudal darat ke udara HQ-9 'patut diperhatikan', tetapi 'tidak mengubah keseimbangan militer di Laut Cina Selatan'. Namun, lembaga terkemuka ini menggarisbawahi pandangan mereka dengan mengatakan fasilitas radar baru yang dikembangkan di Spratly, di sisi lain, secara signifikan bisa mengubah lanskap operasional.

Memiliki hak

Ditanya tentang instalasi radar itu, juru bicara Kementerian Laur Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan, kemarin, daerah itu ialah wilayah Beijing 'di luar sengketa' dan negaranya memiliki hak di bawah hukum internasional untuk menempatkan fasilitas pertahanan yang dibutuhkan dan terbatas.

"Secara verbal, apa yang AS gunjingkan adalah tentang kebebasan navigasi, tetapi dalam hatinya, mungkin tentang hegemoni mutlak di laut," ujarnya.

Beijing mengklaim hampir semua bagian Laut China Selatan, kawasan penting yang dilalui oleh sepertiga perdagangan minyak dunia. Sejumlah negara pesisir lainnya, seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan juga memiliki klaim wilayah di sana.

AS dalam beberapa bulan ini telah mengirim kapal perang untuk berlayar dalam rentang 12 mil laut-batas teritorial lazim di sekitar dataran alami-dari sebuah pulau yang disengketakan dan salah satu konstruksi buatan Tiongkok.

Washington menyatakan pelayaran itu sebagai kampanye untuk mempertahankan kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Namun, langkah itu otomatis meningkatkan ketegangan di kawasan strategis tersebut karena AS merupakan salah satu rival utama Beijing selain Rusia.

Di samping itu, di bawah administrasi Presiden Barack Obama, 'Negeri Paman Sam' menitikberatkan kebijakan luar negeri ke Asia Pasifik, dan selain menjadi penyeimbang, AS juga berambisi menjadi kekuatan utama di kawasan ini. (AFP/Hym/I-2)