Nasionalisasi dan Angkat Harkat Pribumi

SAAT pertama kali terpilih sebagai Presiden Bolivia pada Desember 2005, Juan Evo Morales Ayma merupakan presiden pertama dari suku Aymara, suku asli mayoritas di negeri itu.

Mantan ketua serikat petani koka itu juga menjadi presiden pertama yang muncul dari kalangan gerakan sosial.

Kelompok ini berhasil memaksa dua Presiden Bolivia sebelumnya mengundurkan diri.

Pada kampanye pemilu, Evo Morales, demikian dia lebih dikenal, berjanji pemerintahannya akan mendukung pribumi Bolivia, yang menderita akibat marjinalisasi dan diskriminasi selama berabad-abad.

Ideologi politiknya merupakan gabungan antara standar ide sayap kiri dan penekanan pada nilai-nilai komunitas adat Andean dan konsep organisasi sosial.

Beberapa bulan setelah menjabat presiden, pemimpin Partai Gerakan untuk Sosialisme itu memulai proses nasionalisasi ladang gas Bolivia, yang kemudian ditempatkan di bawah kontrol negara.

Pada pertengahan 2006, ia menasionalisasi kembali industri minyak dan gas Bolivia.

Penerimaan pajak yang meningkat memungkinkan Bolivia mampu meningkatkan investasi publik dan membantu meningkatkan cadangan devisa negara.

Dengan pemasukan besar dari sektor minyak dan gas, pemerintahan Morales berinvestasi besar-besaran dalam proyek-proyek pekerjaan umum dan program sosial untuk memerangi kemiskinan.

Selama memerintah, Morales berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 25%.

Kemiskinan ekstrem turun 43%.

Dia juga mendorong interpretasi ulang secara radikal terkait dengan identitas nasional Bolivia, terutama lewat jalur reformasi konstitusi.

Di tengah protes dan perselisihan, Morales memenangi referendum pada Agustus 2008 yang dilaksanakan untuk menentukan apakah ia masih berhak menduduki kursi presiden.

Referendum menyetujui rencana Morales untuk konstitusi baru.

Proses mulai berjalan pada Februari 2009 dengan menetapkan hak-hak mayoritas pribumi, memberikan otonomi regional dan lokal yang luas untuk komunitas pribumi dan menetapkan Bolivia sebagai bangsa multietnik dan pluricultural. (AFP/BBC/Hym/I-2)