Hindari Sanksi,Korea Utara Teruskan Transaksi

PANEL ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan Korea Utara (Korut) terus menghindari sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB.

Pyongyang menggunakan jalur laut, udara, dan sistem keuangan internasional dalam melakukan transaksi pembelian semua keperluan program nuklir dan rudal balistik.

Pandangan tersebut memunculkan pertanyaan tentang keampuhan sanksi yang selama ini diberlakukan.

Panel menyatakan rezim Korut juga terus mengekspor item-item terkait dengan rudal balistik ke Timur Tengah dan melakukan perdagangan senjata dan material ke Afrika.

Menurut laporan panel, faktor yang membuat Korut bisa terus menghindari sanksi ialah rendahnya tingkat implementasi resolusi sanksi oleh ke-193 anggota PBB yang diadopsi sejak 'Negeri Juche' melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 2006.

Alasan tidak diimplementasikannya resolusi itu disebut beragam, termasuk kurangnya kemauan politik, legislasi nasional tidak memadai, rendahnya pemahaman tentang resolusi DK, dan tidak menjadi prioritas utama.

Dalam rangkuman laporan dinyatakan, "Laporan dan kesimpulan panel memunculkan pertanyaan penting tentang keampuhan seluruh sanksi pada rezim."

Tim panel pun menyebut Korut cukup pintar menyembunyikan segala kegiatan terlarang dengan mengelabui dunia.

Pyongyang menggunakan jalur perusahaan asing dan personel diplomatik, mitra dagang lama, dan hubungan dengan sekelompok kecil warga negara asing.

Contohnya, Perusahaan Ocean Maritime Management Company Ltd.

Perusahaan Korut itu terus beroperasi menggunakan kapal berbendera asing dengan nama dan perusahaan yang didaftar ulang serta menyewa kru kapal asing.

Padahal, perusahaan itu masuk daftar hitam sanksi PBB sejak Juli 2014.

Meski keampuhan sanksi diragukan, Jepang, kemarin, memberlakukan sanksi baru untuk Korut menyusul peluncuran roket jarak jauh yang dituding Amerika Serikat (AS) dan sekutunya berkaitan dengan program pengembangan teknologi rudal balistik. Dalam konferensi pers, Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan pengiriman uang ke Korut pada prinsipnya akan dilarang.

Sebenarnya, Tokyo telah melonggarkan beberapa sanksi untuk Korut pada Juli 2014.

Langkah itu merupakan imbalan atas sikap Pyongyang yang bersedia membuka kembali penyelidikan nasib warga Jepang yang diculik puluhan tahun lalu oleh agen Korut untuk melatih mata-mata.

Operasi Kaesong dihentikan

Sementara itu, Korea Selatan (Korsel), kemarin, menyatakan menghentikan seluruh operasi di kompleks industri bersama Kaesong di Korut sebagai respons atas peluncuran roket jarak jauh terbaru rezim tertutup itu.

Itu merupakan kali pertama Seoul menangguhkan operasi di wilayah industri Kaesong sejak kompleks dibuka pada 2004 sebagai simbol rekonsiliasi lintas perbatasan.

"Kami memutuskan untuk menghentikan semua operasi di kompleks industri Kaesong sehingga investasi kami di kompleks tidak akan digunakan Korut untuk mendanai pengembangan nuklir dan rudalnya," ujar Hong Yong-pyo, Menteri Unifikasi Korsel yang bertanggung jawab atas urusan lintas batas.

Dengan letak hanya 10 km di seberang perbatasan Korut-Korsel, Kaesong yang termasuk wilayah Korut menjadi sumber pendapatan penting bagi Pyongyang.

Saat ini terdapat 124 perusahaan Korsel yang beroperasi di sana dan mempekerjakan sekitar 53 ribu pekerja Korut. (AFP/CNA/AP/I-1)