Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SANKSI Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenakan kepada Korea Utara (Korut) selama dekade terakhir gagal mencegah Pyongyang untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistik. Demikian kesimpulan pertemuan panel ahli PBB.
"Ada sejumlah perta-nyaan serius tentang keefektifan sanksi rezim PBB saat ini," kata para ahli dalam laporan rahasia yang diperoleh AFP, Senin (8/2) waktu setempat. Temuan panel disampaikan bersamaan dengan Dewan Keamanan PBB yang tengah bekerja membuat resolusi sanksi baru untuk menghukum 'Negeri Juche' atas uji coba nuklir keempat. Korut telah meluncurkan roket yang dituding komunitas internasional sebagai uji coba rudal balistik yang disamarkan.
"Sanksi belum mampu mencegah Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) dari upaya secara bertahap meningkatkan dan memperluas kemampuan rudal nuklir dan balistik," kata para ahli. Penyelidikan yang dilakukan panel menunjukkan bahwa Pyongyang berhasil menggagalkan dampak sanksi. Para ahli juga menyalahkan negara-negara anggota PBB, khususnya di kawasan Afrika, karena gagal untuk sepenuhnya mendukung tindakan yang ditetapkan.
Kendati begitu, panel tetap mengusulkan menambahkan tiga lembaga dari Korut dan empat individu ke daftar sanksi PBB. Tindakan itu mencakup pembekuan aset para pejabat Korut dan melarang mereka untuk melakukan perjalanan internasional.
"Nama-nama dari tujuh lembaga (yang dimasukkan ke daftar hitam PBB) itu telah dimuat ke lampiran rahasia laporan itu," kata para diplomat. (AFP/Hym/I-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved