Transisi Demokrasi Myanmar Lamban

WARGA Myanmar harus menunggu sampai pertengahan Maret untuk bisa mengetahui tiga nama calon presiden yang baru.

Ketua parlemen gabungan Myanmar, Win Khaing Than, mengatakan pengajuan tiga nama calon presiden baru akan diumumkan 17 Maret mendatang.

Itu artinya warga Myanmar masih harus menunggu lebih dari empat bulan untuk bisa mengetahui presiden yang baru setelah memberikan pilihan pada pemilu November 2015 lalu yang dimenangi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi.

Ada tiga calon presiden yang bakal diajukan, masing-masing satu diajukan manjelis rendah dan majelis tinggi, dan satu lagi dicalonkan militer yang menguasai 25% kursi parlemen.

Jika tiga nama sudah diumumkan, selanjutnya jabatan presiden akan dipilih 664 anggota parlemen yang didominasi NLD.

Kandidat dengan suara terbanyak akan menjabat presiden dan dua lainnya akan duduk sebagai wakil presiden.

Belum diketahui kapan pemilihan itu akan berlangsung, namun periode pemerintahan presiden Myanmar saat ini, Thein Sein, akan berakir pada 31 Maret 2016 dan presiden selanjutnya mulai beroperasi 1 April 2016.

Suu Kyi sendiri dipastikan tidak dapat mengikuti pemilihan presiden meski partainya NLD memenangi pemilu.

Suu Kyi dilarang memiliki jabatan politik tinggi karena bertentangan dengan undang-undang era junta.

Ia tidak bisa menjabat presiden karena anak dan suaminya lahir di luar Myanmar.

Kendati demikian, Suu Kyi bersikeras partainya memberi mandat kepadanya untuk memerintah Myanmar 'lebih tinggi' dari jabatan presiden

Sejauh ini, Suu Kyi masih merahasiakan nama yang ia bawa sebagai pengganti Presiden Thein Sein, mantan komandan militer.

"Belum waktunya untuk membentuk pemerintahan," ucap peraih Nobel Perdamaian itu pekan lalu.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak merasa cemas dengan situasi saat ini.

Pengamat menilai keengganan Suu Kyi untuk menyebutkan nama calon presiden dari NLD menandakan bahwa Suu Kyi dan tokoh-tokoh senior partainya itu tengah menjalani negosiasi alot dengan militer untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan Suu Kyi memerintah negeri itu.

Militer Myanmar memiliki hak veto terhadap semua perubahan undang-undang dan terang-terangan menolak segala perubahan undang-undang.

"Militer tidak akan mengubah posisi," imbuh Menteri Informasi Ye Htut.

Ia menegaskan militer akan berpegang erat pada konstitusi.

Pada 1 Februari lalu, Suu Kyi menemui Panglima Militer Min Aung Hlaing sebelum partainya merebut kursi mayoritas parlemen untuk mendiskusikan periode transisi.

Pada Pemilu 1990, militer Myanmar membatalkan kemenangan NLD dalam pemilu. AFP/Aya/I-2