Pertama Kali,Partai Bahas Korupsi

PEMIMPIN Korea Utara Kim Jong-un memimpin pertemuan tingkat tinggi untuk membahas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat partai berkuasa. Demikian dilaporkan media pemerintah Korut, Korean Central News Agency (KCNA), (4/2). KCNA juga menyebut pertemuan itu merupakan yang pertama kali digelar. Pada pertemuan, menurut laporan itu, serangkaian masalah yang dinilai amat mendesak diidentifikasi. "Pertemuan itu mengkritik praktik-praktik mengejar hak istimewa, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, dan birokrasi yang termanifestasi dalam partai," begitu laporan KCNA.

Media pemerintah termasuk jarang mengangkat berita soal masalah yang mendera partai berkuasa, Partai Buruh Korea (WKP), pimpinan Kim Jong-un dan berkuasa sejak pendirian Korut, 1948, itu. Pertemuan digelar selama 2 hari, berakhir pada Rabu (3/2). Kim dilaporkan mengarahkan pertemuan yang dihadiri komite pusat dan komite urusan militer itu. Kim juga yang membuka pertemuan dan menyampaikan pidato penutupan. "Dalam pertemuan itu, dikemukakan solusi guna mengatasi tantangan," demikian kelanjutan laporan kantor berita KCNA, tapi tanpa penjelasan lebih mendetail.

Masalah korupsi diyakini endemik di 'Negeri Juche'. Praktik suap dilakukan untuk memudahkan segala urusan dari promosi karier hingga akses makanan pokok dan obat-obatan. Tahun lalu, Korut menduduki peringkat bawah atau paling buruk bersama dengan Somalia dalam indeks persepsi korupsi tahunan yang disusun lembaga Transparency International. Di situ dideskripsikan bahwa tingkat korupsi Korut bisa ditebak. Media di negara tertutup itu jarang memberitakan korupsi dan hanya mengangkatnya jika berkaitan dengan kasus-kasus individu seperti pada 2013, ketika Kim mengeksekusi pamannya, Jang Song-thaek.

Jang diberitakan sebagai pejabat korup dan hendak membentuk faksi sendiri dalam tubuh partai berkuasa. Menurut media Korea Times, pertemuan partai kali ini digelar sekaligus untuk mendiskusikan upaya penguatan partai, terutama menjelang kongres WKP, Mei mendatang. Kongres ketujuh partai itu diperkirakan akan menghasilkan prioritas kebijakan-kebijakan baru dari sang pemimpin, terutama dalam menghadapi kendala ekonomi negara, isu politik dalam negeri, juga hubungan eksternal. Kongres keenam WKP digelar pada 1980 dihadiri lebih dari 3.000 delegasi. Adapun kongres ketujuh disebut media pemerintah akan menjadi tonggak dalam sejarah partai.