Suriah Dituding Picu Kebuntuan

AMERIKA Serikat (AS) dan Prancis menuding rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad menjadi dalang di balik tertundanya perundingan damai yang dilakukan untuk mengakhiri konflik Suriah. Setelah perundingan terhenti, Menteri Luar Negeri AS John Kerry segera menelpon Menlu Rusia Sergei Lavrov dan mendesaknya untuk menghentikan pengeboman pasukan oposisi. "Rusia bertanggung jawab, begitu juga semua pihak, untuk memulainya lagi," kata Kerry menjelang perundingan upaya kemanusiaan untuk Suriah di London, Inggris, kemarin.

"Saya berbicara pagi ini dengan Menteri Luar Negeri (Sergei Lavrov). Kami berdiskusi dan kami sepakat untuk membahas langkah-langkah melaksanakan gencatan senjata," jelas Kerry. Resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB yang dirilis Desember tahun lalu menyebut supaya semua pihak bertanggung jawab untuk menghentikan serangan. Seperti juga Kerry, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius juga menuding kedua sekutu itu sebagai penyebab kegagalan perundingan.

"Mereka (Suriah) dan Rusia di balik semua ini. Mereka menghancurkan upaya damai yang dilakukan," ujar Fabius. Pembicaraan damai yang digelar 29 Januari lalu terpaksa dihentikan sementara pada Rabu (3/2). Penundaan dilakukan setelah perwakilan oposisi Suriah, Komisi Negosiasi Tinggi (HNC), mengancam mundur dari proses perundingan setelah pasukan Suriah, yang didukung Rusia, kembali menggempur Kota Aleppo. Gempuran itu mengakibatkan 18 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas. HNC menolak kembali ke meja perundingan sampai pasukan Suriah menghentikan serangan di wilayah-wilayah oposisi. "Kami akan kembali jika tuntutan kemanusiaan yang kami minta dipenuhi," ucap pemimpin HNC Riad Hijab.

Tuding balik
Karena tidak ingin dijadikan kambing hitam atas ditundanya perundingan damai yang diprakarsai PBB itu, pemerintah Suriah justru menuding pihak oposisi sebagai pemicu kegagalan perundingan. Mereka menyesali sikap oposisi yang mengancam mundur dari pembicaraan. "Sejak awal, HNC sudah menolak berpartisipasi. Mereka datang terlambat," ujar pemimpin negosiator pemerintah Suriah Bashar al-Jaafari. Al-Jaafari menganggap sikap HNC sangat kekanak-kanakan.

"Keputusan mereka untuk meninggalkan perundingan pasti atas perintah Arab Saudi, Turki, dan Qatar," imbuhnya. Pengumuman penundaan, sambung Al-Jaafari, hanyalah akal bulus pihak oposisi untuk meninggalkan meja perundingan. Saat menanggapi serangan yang dilancarkan di wilayah Aleppo, pemerintah Suriah mengatakan hal itu dilakukan semata untuk menghentikan pengiriman persediaan, baik makanan maupun senjata, kepada kelompok pemberontak. Rusia, yang membantu dengan pasukan udara, juga mengatakan pihaknya tidak akan berhenti menyerang sampai kelompok-kelompok ekstremis, seperti Front Al-Nusra dan Islamic State (IS), berhasil dihancurkan.

Perundingan yang terhenti itu akan kembali dilanjutkan pada 25 Februari mendatang. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, menyebutkan masih banyak hal yang harus dilakukan. "Ini bukan akhir dari perundingan. Ini bukanlah kegagalan," katanya. "Mereka sudah datang dan mereka ada di sini. Itu merupakan tanda bahwa mereka berminat untuk memulai proses politik." (AFP/Pra/I-2).