Maduro Didesak Turun dari Jabatan

OPOSISI pemerintah Venezuela mendesak Presiden Nicolas Maduro untuk lengser dengan mengusulkan digelarnya referendum atau reformasi undang-undang, Kamis (28/1). Pemimpin oposisi dari partai Justice First, Henrique Capriles, mengatakan referendum atau reformasi undang-undang bisa dilakukan dengan memanfaatkan suara mayoritas anggota parlemen yang termasuk oposisi.

"Pilihannya dua. Solusinya ditemukan di sini atau Venezuela harus memikirkan cara untuk perubahan. Sudah tiba waktunya untuk referendum atau amendemen undang-undang," kata Capriles yang juga mantan kandidat presiden 2012-2013. Yang penting, lanjut Capriles, "Hasilnya harus konstitusional, damai, dan demokratis."

Sikap antipemerintah semakin kentara di negara yang tengah dilanda krisis politik itu. Masyarakat geram dengan kondisi ekonomi. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi inflasi Venezuela pada 2016 akan mencapai 720% atau lebih dari dua kali lipat inflasi sebelumnya. Posisi Maduro semakin tersudut dengan kemenangan oposisi dalam pemilu parlemen atau Majelis Nasional bulan lalu.

Untuk pertama kalinya sepanjang 17 tahun, parlemen dipimpin anggota oposisi. Para anggota parlemen dari pihak oposisi berjanji akan mencari cara menggeser Maduro dalam 6 bulan meski belum diketahui apa yang akan ditempuh. Kelompok sekutu Maduro di parlemen bersiasat dengan mencabut anggota oposisi dari kelompok supermayoritas parlemen yang jumlahnya dua pertiga di parlemen, padahal jumlah itulah yang diperlukan dalam pengajuan reformasi konstitusi.

Referendum baru bisa diadakan secara legal untuk melengserkan presiden saat masa jabatannya sudah setengah jalan yakni mulai April mendatang. Masa jabatan Presiden Maduro secara resmi tuntas pada 2019. Pekan lalu, parlemen yang dipimpin oposisi juga menolak permintaan kewenangan darurat Presiden Maduro.

Sang presiden memang mengajukan dekrit darurat ekonomi sehingga kewenangannya bisa diperluas selama 60 hari. Dulu, ketika tidak dipimpin oposisi, parlemen biasa menyetujui permintaan kewenangan darurat semacam itu. Kini, pihak oposisi menilai justru Maduro yang bertanggung jawab atas inflasi.

Oposisi menolak menyetujui dekrit itu dan menudingnya sebagai jebakan untuk membuat oposisi terkesan tidak mau berkompromi dan tidak berniat memperbaiki ekonomi. Inflasi Venezuela termasuk tertinggi di dunia, yakni mencapai 257% pada 2015 dan IMF memperkirakan ekonomi Venezuela melemah 10%. (AFP/AP/Aya/I-1)