Twitter dan Facebook Tuding Pemerintah Tiongkok

PENGELOLA Twitter dan Facebook menuding pemerintah Tiongkok berada di belakang kampanye media sosial yang mendiskreditkan gerakan prodemokrasi Hong Kong dan telah menyebabkan pertentangan politik di wilayah tersebut.

Twitter kemudian menghapus 936 akun dan menangguhkan sekitar 200 ribu lainnya yang terkait dengan kampanye negatif pemerintah Tiongkok terhadap pengunjuk rasa di Hong Kong. Kampanye yang dimaksud ialah 'operasi informasi yang didukung oleh negara' dan menargetkan gerakan prodemokrasi di Hong Kong.

"Perilaku manipulatif yang terselubung tidak memiliki tempat di layanan kami. Mereka melanggar prinsip dasar yang kami dibangun," kata Twitter dalam pernyataannya.

Perusahaan ini merilis arsip cicitan dan akun yang menyinggung serta menuduh demonstran melakukan kekerasan dan disponsori negara-negara Barat. Salah satu cicitan yang dihapus berbunyi, "Kami tidak menginginkan Anda, orang radikal di Hong Kong."

Selain itu, Twitter melarang semua iklan dari entitas media berita yang dikendalikan negara. "Setiap akun yang terkena dampak akan bebas untuk terus menggunakan Twitter dalam percakapan publik, hanya saja bukan produk iklan kami," kata perusahaan itu. Namun, larangan itu tidak akan berlaku untuk entitas yang didanai pembayar pajak yang independen.

Perusahaan juga mengumumkan tidak akan menerima uang dari 'entitas media berita yang dikendalikan negara', termasuk organisasi seperti China Daily. Aturan iklan baru itu tidak berlaku untuk organisasi media pemerintah yang didanai pajak, seperti BBC, PBS, NPR, atau CBC.

Sebelumnya, Twitter telah meningkatkan upaya penindakan terhadap akun dan informasi palsu menjelang Pemilu 2020 di AS. Sementara itu, pemerintah AS menyebut platform itu telah digunakan dalam kampanye 'sistematis' oleh Rusia untuk merusak Pemilu 2016.

Facebook bertindak

Menyusul pengungkapan kampanye Tiongkok di Twitter, Facebook juga mengatakan telah menghapus tujuh halaman, tiga grup, dan lima akun milik sebuah jaringan kecil yang berasal dari Tiongkok yang berfokus pada masalah Hong Kong.

"Kami terus bekerja untuk mendeteksi dan menghentikan jenis aktivitas ini karena kami tidak ingin layanan kami digunakan untuk memanipulasi orang," kata Facebook.

Facebook menyebut unggahan dari beberapa akun yang telah dihapus, antara lain menyamakan pengunjuk rasa di Hong Kong dengan militan ISIS atau menamai pengunjuk rasa sebagai 'kecoak'. Unggahan lain menuding pengunjuk rasa berniat membunuh warga menggunakan katapel.

Media pemerintah Tiongkok lalu membalas. Harian People's Daily dilaporkan mencabut sejumlah halaman di Weibo.

Saat ini Twitter maupun Facebook masih tidak bisa diakses di Tiongkok karena adanya sensor pemerintah.

Karena larangan itu, ungkap Twitter, banyak akun palsu yang diakses menggunakan 'jaringan pribadi virtual' yang memberi alamat palsu kepada penggunanya.

"Meski demikian, sejumlah akun mengakses Twitter dari alamat internet spesifik yang berasal dari daratan Tiongkok," tambah Twitter.

Langkah Twitter dan Facebook itu disambut baik oleh aktivis di Hong Kong. Pengacara Charles Mok menilai kampanye disinformasi itu bisa jadi merupakan bagian kecil dari suatu rencana yang lebih besar.

"Publik harus waspada dan jangan ikut menyebarkan informasi tidak benar yang akan membantu pemerintah Tiongkok dalam memanipulasi opini publik," ujarnya. (AFP/Guardian/X-11)