Mantan Pemimpin Sudan Mulai Diperiksa

MANTAN pemimpin Sudan, Omar al-Bashir, muncul di hadapan publik untuk kali pertama sejak digu­lingkan. Konvoi pasukan bersenjata mengiringi kepergian Bashir ke kantor kejaksaan untuk diperiksa terkait dengan tuduhan melakukan korupsi.

Pemimpin yang dikenal bertangan besi selama tiga dekade itu dilengserkan pada 11 April, menyusul protes massal berminggu-minggu yang menentang pemerintahannya.

Omar al-Bashir meraih kursi kekuasaan dalam kudeta yang didukung kelompok Islam pada 1989. Selama masa pemerintahan Bashir, Sudan dilanda korupsi di berbagai sektor. Negara itu menduduki peringkat 172 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2018.

Dengan mengenakan jubah putih tradisional dan serban, Bashir dika­wal konvoi pasukan bersenjata berat dari penjara Kober di ibu kota Sudan, Khartoum. Dia menjalani sidang pemeriksaan dari jaksa penuntut terkait dengan tuduhan kasus korupsi.

Kepada wartawan, jaksa Alaeddin Dafallah mengatakan, mantan presiden itu telah diberi tahu bahwa diri­nya menghadapi dakwaan kepemilikan mata uang asing, korupsi, dan gratifikasi.

Sementara itu, seorang jenderal tinggi dari dewan militer bersumpah bahwa siapa pun yang melakukan ­operasi penumpasan terhadap demonstrasi, akan menghadapi hukuman mati. Tindakan kekerasan dalam aksi protes awal bulan ini sebelumnya menyebabkan puluhan orang tewas.

“Kami berusaha keras untuk membawa mereka yang melakukan perbuatan keji ke tiang gantungan. Siapa pun yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab,” tegas Mohamed Hamdan Dagalo, wakil kepala dewan militer, dalam pidato di stasiun televisi pemerintah.

Ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar markas militer Khartum sebelumnya dibubarkan paksa oleh orang-orang bersenjata dengan seragam militer pada 3 Juni.

Lebih dari 100 orang tewas dalam tindakan kekerasan tersebut. Adapun Kementerian Kesehatan Sudan menyebut jumlah korban jiwa tercatat 61 orang.

Pengunjuk rasa dan saksi mata menuding kelompok paramiliter, Pasukan Dukungan Cepat (RSF), melakukan serangan. Pejabat Amerika Serikat ikut menyerukan penyelidikan independen atas kekerasan mematikan itu. Dewan militer Sudan sendiri menegaskan pihaknya tidak menginstruksikan pembubaran massa. (AFP/RTE/Tes/X-11)