Pemilu Perdana Thailand Sejak Kudeta Militer

THAILAND kembali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) pertama sejak kudeta militer pada 2014 lalu. Puluhan juta pemilih terdaftar akan menyerbu tempat pemungutan suara (TPS) nasional, untuk ambil bagian dalam masa transisi pemerintahan militer ke demokrasi.

Pemungutan suara dimulai pukul 8 pagi waktu setempat, hingga pukul 5 sore. Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha dan Thanathorn Juangroongruangrakit dari Partai Future Forward, terpantau sudah memberikan hak suara. Kandidat utama PM Thailand lainnya dijadwalkan memberikan suara di Bangkok, termasuk Sudarat Keyuraphan dari Partai Pheu Thai dan Abhisit Vejjajiva dari Partai Demokrat.

Baca juga: Raja Vajiralongkorn Serukan Pemilu Thailand yang Damai

Sejak kudeta militer pada Mei 2015, jalan Thailand menuju sistem demokrasi diwarnai ketidakpastian. Sebuah konstitusi baru yang diperkenalkan pada 2017, mengubah sistem pemilu dengan cara yang dipandang menguntungkan pemerintah militer.

Dalam pemilu sebelumnya pada 2011, Yingluck Shinawatra selaku pemimpin Partai Pheu Thai, berhasil meraih suara terbanyak. Dia dinobatkan sebagai PM Thailand sebelum akhirnya digulingkan. Di bawah sistem pemilu yang baru dengan anggota parlemen paling banyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekitar 500 kursi, kemungkinan tidak cukup kuat untuk memenangkan jabatan PM Thailand.

Konstitusi yang dirancang komite dukungan militer, memberikan kekuasaan bagi 250 senator yang mendapat dukungan militer, untuk bergabung dengan 500 anggota parlemen. Langkah itu berkaitan dengan pemilihan perdana menteri selama periode awal.

Seorang calon PM Thailand harus disetujui lebih dari setengah gabungan 750 anggota. Alhasil, sebuah partai politik memerlukan 375 suara dalam pemilihan bersama, baik dari majelis tinggi maupun majelis rendah. Dengan begitu, kadidatnya dapat memenangkan jabatan PM Thailand dan segera membentuk pemerintahan.

Apabila dibandingkan dengan partai-partai lain, Partai Palang Pracharat memiliki keuntungan dalam pesta demokrasi saat ini. Sebab, 250 senator akan dipilih Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), berikut Prayut Chan-o-cha. Itu artinya, Partai Palang Pracharat berada dalam posisi yang dapat membentuk pemerintahan. Sekalipun hanya memenangkan minimal 126 suara dari 500 kursi parlemen yang diperebutkan.

Pencalonan Prayut Chan-o-cha sebagian besar dipandang sebagai upaya militer untuk mempertahankan genggamannya pada politik Thailand. Pria berusia 65 tahun itu populer di kalangan masyarakat tertentu yang berpihak pada kekuasaan militer. Kalangan tersebut memandang pemerintahannya dapat menjembatani perpecahan sosial-politik yang mendalam pasca pemerintahan Yingluck.

Baca juga: Burj Khalifa Tayangkan Foto Jacinda Ardern

Seperti diketahui, Yingluck dan saudara lelakinya, mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra, berada di pengasingan luar negeri. Akan tetapi, keduanya masih memiliki pengaruh besar terhadap sebagian besar penduduk Thailand, terutama di wilayah perdesaan.

Total sebanyak 81 partai bertarung dalam pemilu, berikut ribuan kandidat yang berjuang untuk mewakili 350 daerah pemilihan. Adapun 150 anggota DPR lainnya akan dipilih melalui daftar partai nasional, di bawah sistem perwakilan proporsional. Hasil awal pemilu pada Minggu ini menjadi indikasi penting babak politik Thailand di masa depan. (Channelnewsasia/OL-6)