Pompeo Tunda Pertemuan dengan Pejabat Korut

MENTERI Luar Negeri AS Mike Pompeo telah menunda rencana pertemuan dengan pejabat senior Korea Utara yang juga salah satu pembantu utama pemimpin Kim Jong-un, Kim Yong-chol. Hal itu disampaikan Departemen Luar Negeri AS, Selasa (6/11).

Pembicaraan antara diplomat utama Presiden Donald Trump dan delegasi Korea Utara dijadwalkan berlangsung di New York, Kamis (8/11). “Sekarang akan berlangsung di kemudian hari,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert.

“Kami akan berkumpul kembali ketika jadwal masing-masing memungkinkan,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman itu keluar hanya sehari setelah para pejabat mengatakan Pompeo dan Kim Yong-chol akan membahas beberapa kemajuan yang telah dicapai untuk mengamankan denuklirisasi sejak pertemuan puncak pada musim panas.

Meskipun Trump telah menyampai­kan kata-kata hangat sejak ia bertemu dengan Kim Jong-un di Singapura pada Juni, pemerintahannya tetap mengganggu Pyongyang dengan mempertahankan sanksi.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara telah memperingatkan bahwa Pyongyang serius akan mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali program senjata nuklirnya kecuali sanksi tersebut dicabut.

Saat mengumumkan pertemuan dengan Kim Yong-chol, Pompeo mengatakan dia berharap untuk membuat beberapa kemajuan nyata termasuk untuk meletakkan landasan bagi pertemuan kedua antara Trump dan Kim Jong-un.

Kim Yong-chol ialah seorang pensiunan jenderal, mantan kepala intelijen, dan tangan kanan pemimpin Korea Utara.

Pada April, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan pencari­an nuklir selesai dan mengatakan negaranya akan fokus pada pembangunan ekonomi sosialis. Namun, pernyataan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan Pyongyang dapat kembali ke kebijakan sebelumnya jika AS tidak mengubah pendiriannya atas sanksi.

Pada KTT di Singapura, Juni 2018, Trump dan Kim meneken pernyataan tentang denuklirisasi. Namun, sedikit kemajuan telah dibuat sejak itu dengan Washington mendorong untuk mempertahankan sanksi terhadap Korea Utara.